Page 269 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Dra. Triana Wulandari, M.SI., dkk. (eds.)

(Tentara Nasional Indonesia). PKI dan ormas-ormasnya dapat
dengan aman melakukan intimidasi dan teror politik terhadap pihak
dan tokoh yang dianggap lawan serta anti Nasakom, dengan tuduhan.
Kontra Revolusi/Anti Bung Karno/Agen Nekolim (Neo Kolonialisme),
dan lain-lain. Doktrin PKI: “Politik adalah Panglima”.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, semua hal diatur Pemerintah
sampai pada kreasi-kreasi seni dan selera hiburan. Jaminan dan
perlindungan hukum tidak ada, banyak orang ditangkap tanpa diadili.
Proyek-proyek mercu suar dibangun. Politik luar negeri menganut
poros Jakarta - Peking, sehingga mempersempit ruang gerak RI di
forum internasional dan memasukkan Indonesia dalam strategi
politik RRC (Republik Rakyat China). Timbul gagasan “NEFOS”
(New Emerging Forces) sebagai tandingan “OLDEFOS” (Old,
Established Forces) yang mencapai puncaknya dengan Indonesia
keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari 1965.
Untuk membendung kekuasaan Komunis, maka di bawah
pengaruh Angkatan Bersenjata (ABRI) pada tanggal 20 Oktober 1964
dibentuk “Sekretariat Bersama Golongan Karya” (SEKBER
GOLKAR) yang menjadi anggota Front Nasional. Badan ini terdiri
dari golongan fungsional dan profesi yang tidak tergabung dalam
partai-partai politik; antara lain terdiri dari ABRI, Sarekat-Sarekat
Sekerja, Organisasi Pemuda dan Organisasi Wanita.

Suasana “ketegangan” sudah mulai mempengaruhi pergerakan
perempuan sejak Gerwani berhasil duduk dalam Pimpinan Kongres
Wanita Indonesia pada tahun 1957. Pengaruh Gerwani menjadi
tambah besar, sejak struktur Pimpinan Kongres Wanita Indonesia
dirubah pada Kongres ke-XII tahun 1961 di Jakarta. Pimpinan
Kongres Wanita Indonesia yang semula merupakan Sekretariat kini
berubah menjadi Dewan Pimpinan yang terdiri dari 9 orang wakil
organisasi yang akan memimpin secara bergilir dengan didampingi
oleh seorang Ketua Kordinator. Intimidasi dan tekanan mulai

237
237