Page 316 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan
Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Ny. Norma Aminuddin (Wanita Perti)
Ny. H. Chadidjah Razak (Wanita ISlam)

Nn. Nurhayati Jamas (KOHATI/HMI)

Dewan Penasehat : Ny. H. RABS-Syarnsuridjal
Ny. H. Mahmudah Mawardi

Ny. Yati Arudji Kartawinata.

omisi N
omisi Nasional Kedudukan Wanita
B. B. B. B. B. KK KK Komisi Nomisi Nasional Kasional Kedudukan edudukan WWanitaanita
omisi Nasional Kasional Kedudukan edudukan WWanitaanita
Pada tahun 1966 setelah Indonesia mempunyai Pemerintahan
Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Indonesia kembali
menjadi anggota PBB. Salah satu Badan Pelengkap PBB adalah
ECOSOC (Economic and Social Council), yang antara lain
membawahi beberapa komisi di antaranya Commission on the Status
of Women. Masing--masing negara anggota PBB dianjurkan
membentuk suatu Komisi Nasional Kedudukan Wanita (National
Commission on the Status of Women). UN Commission on the Status
of Women setiap 2 tahun sekali mengadakan sidang yang diatur oleh
PBB. Dalam sidang-sidang itu dilaporkan hasil-hasil penelitian tentang
status dan kemajuan perempuan di negara-negara anggota PBB
khususnya dan perempuan sedunia pada tanumnya. Sedangkan
tugas Komisi Nasional ialah meneliti kedudukan (tan keadaan
perempuan di negara-negara yang bersangkutan, mengadakan
inventarisasi dalam segala bidang guna mengetahui dan menentukan
apa yang dibutuhkan untuk memajukan kaum perempuan yang
diharapkan dapat memegang peranannya sebagai tenaga
pembangunan masyarakat dan bangsa. Berdasarkan hasil-hasil
tersebut disampaikan rekomendasi--rekomendasi kepada
Pemerintah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan.

PBB lewat Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New
York menganjurkan agar selekas mungkin didirikan “Komisi Nasional

284
284