Page 91 - KAWASAN PENILITIAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA

Bahan Ajar dan Pengembangan 81

dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi, atau beberapa sumber dana yang lain.
Permasalah yang terkadang muncul adalah kurangnya minat dan
perhatian penulis tentang efektifitas penggunaan buku ajar yang ditulis. Ada
kalanya, karena kesibukan dan keterbatasan waktu dosen tidak
mencantumkan aspek-aspek yang sebenarnya harus ada dalam sebuah buku
ajar. Namun, hal itu bukanlah masalah yang besar, setidaknya dosen sudah
memulai menulis buku ajar. Masalah kekurangan yang terdapat di dalam
buku ajar tersebut, bisa diperbaiki pada cetakan berikutnya. Menurut
Ristekdikti (2006) buku ajar harus memuat beberapa unsur yakni, (1) prakata,
(2) daftar isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian beserta
tujuan instruksionalnya, (4) daftar pustaka, (5) glosarium, dan (6) indeks
(sebaiknya). Naskah buku diketik menggunakan huruf times new roman (font
12 pt) pada kertas ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi, beserta jumlah halaman
naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 200 halaman (tidak termasuk
prakata, daftar Isi, dan lampiran).
Di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indoesia, ada seorang
dosen yang menulis buku ajar untuk mata kuliah umum Bahasa Indonesia.
Buku tersebut dipakai oleh sebagian besar mahasiswa yang beliau ajar.
Namun, berdasarkan penilaian penulis buku tersebut masih terdapat
kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut. Setelah melakukan diskusi
bersama beliau, penulis diperkenankan untuk melakukan penelitian singkat
dan sederhana mengenai kekurangan yang tedapat dalam buku ajar tersebut.
Beliau mengharapkan hasil penelitian yang dilakukan bisa memberi masukan
untuk pengembangan buku ajar tersebut pada cetakan selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini, dilakukan untuk mengevaluasi
sebuah buku ajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Buku tersebut berjudul
Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Alber, S.Pd, M.Pd.
Buku ajar tersebut diterbitkan pada tahun 2014.
Pengaturan mengenai bahasa Indonesia berdampak secara langsung
pada pembuatan peraturan lainnya. Misalnya, pengaturan di dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi. Pada Pasal 35 (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) butir d wajib memuat mata kuliah bahasa Indonesia.
Pada Pasal 37 (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib
menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi. Dalam beberapa kajian di
perguruan tinggi, dinyatakan bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia
merupakan mata kuliah yang mengembangkan kemampuan mahasiswa
dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena penguasaan atas