Page 15 - Buku Metodologi Kepelatihan Olahraga

Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang 9

fasilitas olahraga, bekerja sama dengan pihak swasta sebagai pengembang. Peran
ketiga adalah memfasilitasi dan membantu peningkatan kualitas, profesionalisme dan

kompetensi sumber daya manusia bidang olahraga terutama pelatih-pelatih cabang
olahraga yang secara langsung terjun di lapangan. Program peningkatan kualitas

sumber daya manusia menjadi tuntutan yang mutlak harus dipenuhi, dan hendaknya

menjadi program prioritas yang harus difasilitasi oleh pemerintah baik di tingkat
nasional maupun daerah. Peran keempat adalah dukungan dana yang diperlukan untuk

membiayai berbagai kegiatan olahraga, kegiatan penunjang lainnya yang berkaitan
dengan olahraga, serta pengadaan alat-alat dan pembangunan fasilitas olahraga. Peran

kelima, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum material maupun
immaterial terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. Peran keenam,

pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan, tanda jasa, kesejahteraan atau

fasilitas lain kepada semua unsur yang berhasil mengangkat, mengharumkan dan
membela nama bangsa dan negara dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

keolahragaan di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini erat kaitannya dengan

memotivasi atlet untuk berprestasi lebih tinggi. Peran ketujuh, pemerintah mampu
memfasilitasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri yang

berkaitan dengan olahraga dan koperasi olahraga.
Kegiatan Olahraga saat ini sudah menjadi komoditas industri yang menjanjikan

keuntungan secara ekonomis dan masa depan cerah di masa yang akan datang. Banyak
bidang industri yang dapat dikembangkan berkaitan dengan olahraga. Industri-industri

tersebut antara lain industri alat-alat dan pakaian olahraga, industri penyelenggaraan

kegiatan olahraga, industri hiburan olahraga, industri media masa olahraga, industri
periklanan. Program kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga dan organisasi

olahraga harus dikembangkan menjadi bentuk kemitraan yang saling menguntungkan
(Budiwanto: 2004).

Kebijakan dan pandangan yang berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi
perlu diubah, bahwa kinerja pembinaan olahraga tidak hanya berorientasi pada

perolehan jumlah medali dan juara. Lebih dari itu, perlu dilihat dan diperhatikan segi

proses untuk memperoleh medali dan juara tersebut serta indikator-indikator yang
mempengaruhi dan mendukungnya. Kebijakan politik, sosial, dan ekonomi perlu

dijabarkan dalam bentuk regulasi sebagai landasan dalam melaksanakan aktifitas