Page 212 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

212
UMKM dan Globalisasi Ekonomi

jasa perdagangan sebagai fokus perhatian untuk pemulihan ekonomi. Untuk
15
itu UMKM seharusnya menjadi Prioritas Kebijakan Ekonomi pemerintah
kita. Baik dalam bentuk pemberian fasilitas dan proteksi maupun dalam
kemudahan akses pada persoalan permodalan dan finasial. Kedua hal tersebut
akan dibahas berikt ini.
a. Dukungan Fasilitas Dan Proteksi Pemerintah

Tantangan yang dihadapi UMKM sekarang bukan saja menyangkut faktor
internal tetapi juga tantangan eksternal. Berbagai tantangan itu antara lain
menyangkut masalah permodalan, pemasaran, dan teknologi yang berakibat
pada rendahnya mutu produk dan tidak adanya kontinyuitas dalam
berproduksi.
Disinilah pentingnya peran intermediasi pemerintah untuk memperkuat
kelembagaan UMKM. Dengan meningkatnya peranan pemerintah,
diharapkan akan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perbaikan
kondisi perekonomian nasional, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja

dan pengurangan tingkat pengangguran. Untuk itu perlu dilakukan penguatan
secara kelembagaan terhadap UMKM, antara lain:
Pertama, melalui institusional building (membangun institusi). Institusional
building sangat penting bagi institusi yang akan mengembangkan diri menjadi
lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk itu ada beberapa hal prinsip yang dapat
dilakukan, antara lain: melakukan strategic planning (perencanaan strategis),
internalisasi budaya bisnis dan pengembangan sistem kelembagaan. Melalui
proses strategic planning, UMKM akan mengembangkan institusinya sesuai
dengan visi dan misi yang ditetapkan. Selain itu, core business-nya menjadi
semakin fokus, jelas dan terukur. Dalam hal ini core business UMKM akan
mengacu pada kemampuan SDM serta peluang yang ada, sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan konsumen.
Kedua, networking (penguatan jaringan) UMKM. Data dari Biro Pusat
Statistik menyebutkan bahwa terdapat Pada tahun 2007 jumlah populasi
UKM mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit
usaha di Indonesia yang berjumlah 49,845 juta unit usaha. Sementara jumlah
tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh
tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 94,3 juta pekerja. Hal ini menun-