Page 213 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

213
Mukti Fajar ND.

jukkan bahwa ada peluang bagi UMKM untuk memperkuat jaringannya.
Dalam hal ini pemerintah dan swasta harus menfasilitasi jaringan itu, sehingga
secara kelembagaan semakin kuat.
Ketiga, capacity building (peningkatan kapasitas) Sumber Daya Manusia.
Hal ini dapat dilakukan melalui aktivitas studi banding, pelatihan, asistensi
teknis dan lain-lain. Setiap UMKM tentu memiliki kebutuhan dan keunikan

tersendiri, sehingga program capacity building pun hendaknya disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing UMKM.
Makin berdayanya UMKM berarti juga keuntungan bagi negara. Berbagai
problem kenegaraan seperti: pengangguran, kemiskinan, kebodohan,
rendahnya produktifitas dan lain-lain akan segera teratasi. Mampunya UMKM
mengatasi problem tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat, perbaikan pendidikan, serta perbaikan tingkat
kesehatan. Dampak positif lainnya adalah bakal berkurangnya tingkat
kriminalitas. Para pelaku UMKM akan bersemangat dan makin produktif

seiring dengan adanya dukungan dari pemerintah. Dukungan yang
diharapkan tentu tidak saja dalam bentuk permodalan, namun juga dalam
bentuk kebijakan yang memihak serta terbukanya akses informasi. Dengan
adanya dukungan tersebut, maka kelembagaan UMKM akan semakin kokoh,
berdaya saing, dan menyejahterakan. 16
Selain dukungan dan prioritas kebijakan ekonomi bagi UMKM diatas,
masih ada yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya mengenai proteksi
terhadap pesaing asing dan pengusaha besar.
Perlakuan yang mempersamakan bagi UMKM dengan pengusaha besar
atau investor asing adalah sebuah bentuk ketidak adilan. Jika mengacu pada
teori keadilan John Rawls maka perlakuan yang sama bagi UMKM dengan

Pelaku Usaha Besar dan Investor asing adalah tndaan yang tidak adil. Prinsip
keadilan menurut Rawls dibagi menjadi dua ;
17
first: each person is to have an equal right to the most extensive basic
liberties compatible with a similar sistem of liberty for all, second: social and
economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) to greatest
benefit of the least advantaged and (b) attached to positions and offices open
to all under conditions of fair equality of opportunity