Page 214 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi
P. 214

214
                                       UMKM dan Globalisasi Ekonomi



                Prinsip pertama sering disebut dengan prinsip kesamaan dan prinsip kedua
             disebut prinsip ketaksamaan. Artinya bagi pihak pihak yang mempunyai
             kapasitas sama harus diperlakukan sama sementara bagi pihak yang tidak
             sama kondisinya harus diperlakukan berbeda, bahkan harus diutamakan bagi
             pihak yang lemah . Dalam sisi praktisnya pemerintah seharusnya
                                 18
             memprioritaskan UMKM sebagai pihak yang lemah (least advantage) untuk

             mendapatkan proteksi dan kemudahan dibandingkan dengan pelaku saha
             besar dan investor asing.
                Pada level Internasional, pemerintah seharusnya mempunyai keberanian
             untuk melakukan bargaining dalam memproteksi UMKM. Walaupun kia telah
             “terjerat” dengan perjanjian internasional untuk membuka pasar bebas.
             Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan Klausula Safeguard yang telah ditanda
             tangani dalam WTO pada putaran Uruguay .
                                                        19
                Sayangnya pemerintah sering kali tidak menggunakan klausula Safeguard
             tersebut yang membolehkan Negara-negara anggota WTO, khususnya

             Negara berkembang untuk melakukan proteksi demi kepentingan ekonomi
             nasionalnnya. Justru Negara maju seperti Jepang dan beberapa Negara Uni
             Eropa yang menggunakan klausula Safeguard tersebut untuk melindungi para
             petani dan pelaku UMKM dinegara mereka .
                                                       20
                Arguentasi yang digunakan, bahwa mereka tidak mau mencabut subsidi
             pertanian dan produk-produk UMKM, karena jika subsidi dicabut maka akan
             terjadi kekacauan social yang akan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi.
             Hal tersebut akan menjadikan para petani melakukan urbanisasi besar
             besaran ke kota, dan hal ni akan mempunyai dampak social cost yang lebih
             tinggi dari pada mencabut subsidi bagi petani mereka .
                                                                21
                Hukum dalam ati perjanjian internasional tidak melulu merupakan

             persoalan yuridis, tetapi justru lebih besar muatan politisnya. Oleh karena
             itu Pemerintah Indonesia harus berani melakukan negosiasi politik untuk
             meentukan kebijakan hukum bagi perlindungan UMKM di kancah transaksi
             Internasional.
             b. Dukungan Dan Kemudahan Akses Finansial.
                Di bawah ini beberapa program pembiayaan yang di peruntukkan kepada
             UMKM oleh departemen koperasi dan Usaha kecil menengah. Adapun pro-
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219