Page 183 - Toponim sulawesi.indd
P. 183

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi  169

                 hukum  pelayaran dan  perdagangan, kemudian  membukukannya dalam

                 bentuk kitab. Pada hukum laut yang terdiri yang terdiri dari 21 pasal ini,
                 beberapa bagian sangat rinci menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan

                 dalam pelayaran. Antara lain, cara berdagang dalam pelayaran, susunan
                 birokrasi di kapal, syarat-syarat untuk menjadi nakhoda, pembagian petak
                 dalam kapal, serta empat macam orang atau awak kapal : sawi tetap (kelasi

                 tetap),  sawi  loga (kelasi  bebas),  sawi  manumpang (kelasi  menumpang),
                 dan tommanumpang (orang yang menumpang kapal). Pada bagian perkara

                 pertama  Hukum  Amanna Gappa menyebutkan  bahwa pelayaran dari
                 Makassar ke Kaili sewanya tujuh rial.
                                                   7
                       Hubungan  pelayaran kopra antara Donggala  dengan dunia  luar

                 terutama Surabaya adalah destinasi yang paling sibuk untuk pelayaran dan
                 perdagangan di Nusantara. Kopra Donggala di masa Orde Lama dan Orde
                 Baru memilih destinasi penjualan tetap kopra ke Surabaya termasuk juga

                 ke Tawao, Sabah Malaysia Timur. Perdagangan kopra inilah yang membuat
                 Kota Pantai Donggala ramai dijadikan sebagai pelabuhan pantai yang paling
                 sibuk  di Indonesia Timur.  Jaringan ini  sesungguhnya  telah berlangsung

                 sejak zaman Kolonialisme Belanda karena Donggala adalah menjadi salah
                 satu jaringan pelayaran KPM. 8


                       Ada satu komunitas di Kampung Malambora tepatnya di Kampung
                 Wani terdapat pelabuhan tradisional yang juga menjadi salah satu  komunitas
                 pelayar dan  pedagang di  Sulawesi  Tengah.  Mereka  adalah  pengusaha


                 7   Andi Zainal Abidin dan AS. Alama, Beberapa Catatan Tentang Kitab Hukum Pelayaran
                    dan Perniagaan “Amanna Gappa,” (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan
                    Penerbit  Binacipta,  1978),  hal.  32;  baca  juga:  OL. Tobing,  Hukum  Pelajaran  dan
                    Perdagangan Amanna Gappa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan
                    Tenggara, 1961), hal. 41 dan 45.
                 8  Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) (bahasa Inggris: Royal Packet Navigation
                    Company; bahasa Indonesia: Perusahaan Pelayaran Kerajaan) adalah sebuah perusahaan
                    pelayaran yang mempunyai kedudukan hukum di Amsterdam, namun kantor pusat
                    operasinya berada di Batavia (kini disebut Jakarta) sejak zaman Hindia Belanda,
                    perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran ini beroperasi mulai dari tahun 1888.
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188