Page 24 - Toponim sulawesi.indd
P. 24

10    Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi


               Otonomi Daerah memproses usulan dari daerah untuk pembentukan daerah

               otonomi baru. Di Sulawesi lahir tuntutan pembentukan Propinsi Sulawesi
               Tengah dan Sulawesi Timur hingga awal tahun 1960. Tuntutan itu direspons

               dengan penggabungan beberapa wilayah dan pulau menjadi satu Kabupaten
               di bawah Propinsi Sulawesi Selatan dan Utara. Hasilnya adalah terbentuknya
               Propinsi Sulawesi Utara-Tengah dengan Ibukota Minahasa dan Sulawesi

               Selatan-Tenggara dengan Ibukota Makassar.

                     Pembentukan propinsi baru dengan menggabungkan dua wilayah
               baru, dinilai tidak efektif, sehingga tuntutan otonomi terus disuarakan oleh

               berbagai kalangan di daerah. Tuntuan itu tidak sia-sia karena pemerintah
               melalui Undang-Undang No 26 tahun1959 tentang pembentukan daerah

               otonomi baru. Undang-undang ini hanya berumur 5 tahun karena perjuangan
               pembentukan Propinsi terus disuarakan oleh masyarakat Sulawesi Timur
               menjadi propinsi sendiri.


                     Kementrian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melakukan rapat
               dengar pendapat yang  melibatkan tokoh-tokoh yang memperjuangkan
               pembentukan daerah otonomi baru, tentang tuntutan pembentukan Propinsi

               Sulawesi Timur, maka respons pemerintah adalah memisahkan Sulawesi
               Selatan dan Tenggara serta Sulawesi Utara dan Tengah sebagai propinsi

               sendiri. Perubahan terjadi ketika tuntutan pmbentukan Sulawesi Timur
               dengan Ibukota Baubau diganti dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan
               Ibukota di Kota Kendari. Hal itu sesuai dengan Undang No. 13 Tahun 1964


                     Daerah otonomi baru setingkat propinsi kembali lahir di Sulawesi pada
               tahun 2000 dan tahun 2014. Propinsi Gorontalo terbentuk pada tahun 2000
               dan Sulawesi Barat pada tahun 2004. Pembentukan daerah otonomi baru

               ini tidak lepas dari perkembangan demografi dan politik lokal yang dinamis.
               Perkembangan itu di satu sisi mengurangi luas wilayah induk, namun di sisi
               yang lain, memberi kesempatan kepada daerah untuk berkembang lebih baik.

               Dengan demikian, tananan dan pengaturan pada kota-kota yang menjadi
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29