Page 23 - Toponim sulawesi.indd

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi 9

harus diatur dan masih adanya sejumlah kerajaan-kerajaan lokal yang

memiliki otoritas. Pada perkembangan kemudian, para pejuang yang ikut
mempertahankan kemerdekaan dari upaya kembalinya penjajahan juga

harus ditempatkan oleh negara agar tidak memunculkan masalah baru.
Akan tetapi, dua masalah itu muncul pasca proklamasi, yang ditandai
dengan menguatnya tuntutan rakyat berupa otonomi daerah.

Luasnya wilayah, sumber daya ekonomi, kesulitan perhubungan, dan
tidak terakomodasinya kepentingan daerah di tingkat pusat menjadi sejumlah
alasan yang mewarnai tuntutan otonomi. Kementrian dalam negeri dan

otonomi daerah merespon tuntutan tersebut dengan menyetujui sejumlah
perubahan administratif wilayah. Perubahan itu di Sulawesi ditandai dengan

lahirnya daerah otonomi baru pada tahun 1950-an hingga1960-an. Propinsi
yang terbentuk adalah Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Dua
daerah otonomi baru ini adalah hasil pemecahan dari Propinsi Sulawesi Utara

Tengah dengan ibukota Minahasa. Sulawesi Tengah sebelumnya berstatus
wilayah setingkat kabupaten. Untuk Propinsi Sulawesi Tenggara, sebelumnya
adalah bekas Kabupaten Sulawesi Selatan Tenggara dengan ibukota Makassar.

Bagaimana proses pembentukan daerah-daerah otonomi baru itu?

Pembentukan Kabupaten Sulawesi Tengah tidak lepas dari

menguatnya tuntutan otonomi daerah. Pulau sulawesi yang luas,
sulitnya perhubungan, dan keterbatasan jaringan jalan untuk komunikasi
dan perhubungan menjadi salah satu alasan kuat yang mendorong

terbentuknya daerah otonomi baru. Selain itu, beberapa kekacauan yang
terjadi di Sulawesi pada tahun 1950an telah menjadi pelajaran berharga
bagi pemerintah pusat untuk mendorong realisasi pembentukan daerah

otonomi baru.

Gagasan dan perjuangan daerah otonomi baru di Sulawesi terjadi
pada tahun 1950an. Pada saat yang sama terjadi ketidakstabilan politik

di dalam negeri. Pemerintah pusat melalui kementrian Dalam Negeri dan