Page 311 - Toponim sulawesi.indd

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi 297

Seiring dengan dominasi pemerintah kolonial Belanda di Kolaka, maka

pembangunan kota diarahkan perluasan infrastruktur yang menghubungkan
antara pantai dan sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan. Pantai

menjadi pusat karena pantai sebagai ruang ekonomi yang dinamis.
Pengangkutan barang melalui laut, selain murah, juga mudah dilakukan
dengan membangun pelabuhan. Pola pikir pemerintah kolonial ini sejalan

dengan pengembangan perusahaan pengangkutan dari hindia Belanda
ke Eropa sejak awal abad awal abad XX sampai akhir masa kolonial, yakni

Koninklijke Paketvaat Maatschapij (KPM). Pergudangan banyak didirikan di
sekitar pelabuhan dan jaringan jalan kota ditata dengan konsep kota yang
memiliki jalan yang lebar dan baik. Rumah sakit, klinik, gereja, pos militer,

perkantoran, dan pasar dibangun dengan baik oleh pemerintah kolonial
dengan harapan perlindungan bagi pemerintah dan menambah pendapatan
pemerintah kolonial dari sektor pajak. Periode ini menandai pembangunan

infrastruktur kota Kolaka yang relatif masif dibanding periode sebelumnya.

Fase ketiga berlansung pada masa Jepang (1942) sampai 1960an.
Periode ini yang tampak ke permukaan adalah konflik (kekacauan),

tetapi makna terbesarnya adalah “konsolidasi demografi “(penduduk).
Dengan kekacauan ini, masyarakat (kota dan desa) bersama-sama dengan
pemerintah menyadari pentingnya integrasi antar elemen bangsa untuk

mencapai cita-cita bersama sebagai masyarakat Indonesia yang merdeka
(17-08-1945) dan pada level lokal, kesadaran dan kebersamaan menjadi

satu kesatuan adalah hal paling penting. Kekacauan di daerah berhasil
diamankan, karena kesadaran masyarakat yang menginginkan keteraturan
dan kebersamaan. Penataan kembali daerah secara administratif

dan tuntutan otonomi daerah yang diakomodasi pemerintah melalui
Kementrian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menjadi bukti adanya

kesadaran bersama masyrakat Indonesia pada waktu itu. Periode ini tidak
banyak infrastruktur yang dibangun, kecuali untuk kepentingan sosial

Integrasi” (Universitas Indonesia, 1997).