Page 381 - Toponim sulawesi.indd
P. 381

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi  367

                        2. Pa’bicara Kenje

                        3. Pappuangan Limboro
                        4. Pappuangan Biring Lembang

                    Bagian II.

                        1. Pappuangan Koyang
                        2. Pappuangan Lambe

                        3. Pappuangan Lakka
                        4. Pappuangan Rui
                        5. Pappuangan Tenggelan

                        6. Pappuangan Luyo

                       Ada lagi Maradia (arajang) Balanipa:  Maradia (arajang) Balanipa
                 adalah  raja (kepala  pemerintahan)  yang tidak  boleh  bertindak  sendiri-

                 sendiri segala hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan
                 pemerintahan harus didasari dengan musyawarah mufakat dengan para

                 anggota hadat  (komponen  2).  Terutama pada  kelompok hadat  bagian  1
                 (Pa’bicara Kaiyang,  Pa’bicara Kenje,  Pappuangan  Limboro, Pappuangan
                 Biring Lembang) sebagai anggota hadat inti, sampai pada urusan pribadi

                 dan keluarga raja sendiri, misalnya perkawinan, penyunatan dan beberapa
                 acara keluarga yang dilaksanakan secara adat, seperti mendirikan “baruga”

                 (bangunan tempat mengadakan upacara adat/pangngadaran) dan lain-lain
                 yang  memerlukan gotong royong. Untuk pengankatan seorang  Maradia
                 Balanipa yang baru, maka pencalonannya dilakukan oleh hadat dari Appe

                 Banua Kayyang secara  musyawarah mufakat  dan  hasilnya  disampaikan
                 pada Pappuangan Limboro, Pappuangan Biring Lembang selanjutnya kedua
                 anggota hadat tersebut,  membawa dalam  sidang  Hadat  Halanipa  untuk

                 mendapakan persetujuan dan setelah mendapatkan persetujuan, maka
                 dapatlah dilaksanakan pengangkatan.

                       Begitu pula  dalam pemberhentian  seorang raja, hadat harus  atas

                 dasar musyawarah mufakat/peresetujuan bulat, sebaliknya raja tidak
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386