Page 259 - Kelas 9 IPS BS press

1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-
pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
3) Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati
cara hidup mewah.
6) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan
secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

c. Nasionalisasi Perusahaan Asing
Nasionalisasi perusahaa asi dilakuka denga pencabuta ha mili
Belanda ata asi ya kemudia diambil ali ata ditetapka status-
nya sebagai mili pemerinta Republi Indonesia Nasionalisasi ya
dilakuka pemerinta terbagi dalam dua taha Taha pertama yait taha
pengambilaliha penyitaa da penguasaa Taha kedua yait taha
pengambila kebijaka ya pasti yakni perusahaan-perusahaa ya diambil
ali it kemudia dinasionalisasikan.

d. Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke
Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan
ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang
diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:
1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB.
2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh

diikat oleh perjanjian lain.
Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga
pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya

dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari
1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
Dampak dari pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual

perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih
perusahaan Belanda tersebut.

Ilmu Pengetahuan Sosial 247