Page 38 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
P. 38
38
ir. sukarno beserta kawan-
kawannya bersiap menghadapi
sidang dengan didampingi tiga
orang pembelanya di depan
pengadilan kolonial bandung pada
tahun 1926 (sumber: KitlV).
ia menyadari juga bahwa proses peradilan yang akan
“Tak usah kami uraikan lagi, bahwa proses ini
dihadapinya bukanlah murni masalah hukum, tetapi akan
adalah proses politik: ia, oleh karenanya, didalam
menjurus pada kecurigaan politik. Karena itulah ia meminta
pemeriksaannya, tidak boleh dipisahkan dari soal-soal
pengacaranya, mr. sastromoeljono, berkonsentrasi pada
politik yang menjadi sifat dan azas pergerakan kami,
segi hukum, sedangkan ia menulis sendiri pledoinya.
dan yang menjadi nyawa fikiran-fikiran dan tindakan-
Dalam menghadapi persidangan ini sukarno dan teman-
tindakan kami … “
temannya didampingi oleh beberapa orang pembela, yaitu
Ketua Pni Cabang Jawa tengah mr.soeyoedi, tuan rumah
ketika mereka ditangkap; mr. sartono, seorang rekan di setinggi-tingginya tujuh tahun penjara”. Pasal-pasal
algemeene studieclub, tinggal di Jakarta dan menjadi wakil tersebut dikenal pula sebagai “pasal karet” karena memberi
ketua yang mengurus soal keuangan partai. Para pembela ini ruang tafsir subjektif yang sangat luas, bahkan sukarno
mendampingi sukarno dan kawan-kawannya tanpa bayaran. menyebutnya sebagai “aturan karet yang keliwat karetnya”.
setelah delapan bulan berada dalam tahanan, pada 18 Di dalam rumah tahanan itulah sukarno menulis
agustus 1930 sukarno dihadapkan ke sidang pengadilan pidato pembelaannya, berjudul “indonesia menggugat”,
bandung. ia dituduh menyebarkan propaganda yang dapat yang menguraikan penderitaan rakyat indonesia karena
mengganggu ketenteraman umum. Jadi, ia melanggar Pasal pengisapan kolonialisme belanda. ia mengawali pleidoinya
169 Kitab undang-undang Hukum Pidana dan juga menyalahi dengan mengatakan bahwa proses peradilan yang dialaminya
Pasal 161, 171, dan 153. Pasal-pasal tersebut adalah ‘de sesungguhnya bagian dari politik penguasa kolonial untuk
Haatzaai Artikelen’, yaitu pasal-pasal pencegah penyebaran meredam gerakan nasional yang mulai tumbuh.
rasa benci. Di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana sukarno tahu juga bahwa para hakim landraad bandung
dinyatakan bahwa “seseorang yang terbukti mengeluarkan mempunyai pandangan politik tertentu sebelum menangani
perasaan kebencian atau permusuhan secara tertulis maupun perkara yang dikenakan padanya. Pemberitaan koran-koran
lisan, atau seseorang yang berhubungan langsung maupun belanda, seperti AID de Preangerbode, juga sibuk menghasut
tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan yang menghasut agar hakim menghukum kelompok sukarno.
untuk mengadakan pengacauan atau pemberontakan Dalam pidato pembelaannya, sukarno tidak sekedar
terhadap pemerintah belanda, dapat dikenakan hukuman membeberkan ideologi dan perjuangan Pni, tetapi juga
SUKARNO:1945–196 7
Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 38 8/21/14 1:12 PM