Page 337 - Papua dalam arus sejarah bangsa

atas dasar yang sama dalam suatu suatu persetujuan tentang status
Dewan Irian Barat”. Usulan Belanda politik tentang Papua”. Sambutan
tidak dapat diterima oleh Pemerintah pihak Belanda disampaikan oleh von
Indonesia, karena dalam praktiknya Balluseck yang menyatakan, “... bahwa
Indonesia akan turut serta dalam satu Nederland tidak bersikap negatif
pemerintahan kolonial atas Papua. dan telah mengusulkan beberapa
Lalu, sengketa Papua kembali gagal cara penyelesaian, tetapi semuanya
mencapai suatu penyelesaian (Api tetap ditolak oleh pihak Indonesia
Perjuangan, 1986: 69). ... dan sekarang, pihak Belanda
telah mencapai batas kesediaan dan
Indonesia masih berharap bahwa kesanggupannya untuk menempuh
penyelesaian Papua dapat dilakukan jalan-jalan baru yang hanya akan
melalui Persekutuan Bangsa-Bangsa menuju kegagalan saja”.
sebagai lembaga yang netral terhadap
perselisihan antarbangsa merdeka di Jalur diplomasi dan pendekatan formal
Sidang Pertama Panitia Irian Barat 10 Mei 1950 dunia. Untuk itu, disusunlah Delegasi antara kedua negara kemudian seolah
Sumber : Perpustakaan Nasional RI
Indonesia ke PBB yang dipimpin oleh tidak menemukan jalan keluar, baik
Menteri Luar Negeri Sunaryo yang penyelesaian maupun setidaknya titik
berangkat pada 21 September 1954. terang. Kedua belah pihak memiliki
Dalam sidang di tanggal 23 September, pertimbangan dan kepentingannya
Komisi Agenda Majelis Umum PBB masing-masing terhadap wilayah
yang beranggotakan 15 orang, dalam Papua. Setelah itu diplomasi dan
pemungutan suara, tujuh di antaranya pendekatan formal lainnya telah
menyetujui masalah Papua menjadi mencapai titik jenuh, perundingan mulai
acara Sidang Umum, sementara tiga dihentikan dan digantikan oleh tekanan
anggota menolak dan tersisa lima militer yang terus meningkat hingga
suara abstain. Sujarwo menyampaikan memasuki tahun 1959, ketika terjadi
resolusi Indonesia terkait Papua, bahwa perubahan dasar pemerintahan kepada
Indonesia menuntut “supaya PBB bentuk Demokrasi Terpimpin.
meminta kepada Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Belanda untuk segera Indonesia juga turut memutuskan
Rapat Umum menuntut Pembebasan Irian Barat 30 Desember 1951 memulai kembali perundingan antara hubungan diplomatik dengan Belanda
Sumber : Perpustakaan Nasional RI
kedua belah pihak untuk mencapai tertanggal 17 Agustus 1960 sebagai

3
32 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 32121
3200