Page 336 - Papua dalam arus sejarah bangsa
P. 336

atas dasar yang sama dalam suatu        suatu persetujuan tentang status
                                                                                                                         Dewan Irian Barat”. Usulan Belanda      politik tentang Papua”. Sambutan
                                                                                                                         tidak dapat diterima oleh Pemerintah    pihak Belanda disampaikan oleh von
                                                                                                                         Indonesia, karena dalam praktiknya      Balluseck yang menyatakan, “... bahwa
                                                                                                                         Indonesia akan turut serta dalam satu   Nederland tidak bersikap negatif
                                                                                                                         pemerintahan kolonial atas Papua.       dan telah mengusulkan beberapa
                                                                                                                         Lalu, sengketa Papua kembali gagal      cara penyelesaian, tetapi semuanya
                                                                                                                         mencapai suatu penyelesaian (Api        tetap ditolak oleh pihak Indonesia
                                                                                                                         Perjuangan, 1986: 69).                  ... dan sekarang, pihak Belanda
                                                                                                                                                                 telah mencapai batas kesediaan dan
                                                                                                                         Indonesia masih berharap bahwa          kesanggupannya untuk menempuh
                                                                                                                         penyelesaian Papua dapat dilakukan      jalan-jalan baru yang hanya akan
                                                                                                                         melalui Persekutuan Bangsa-Bangsa       menuju kegagalan saja”.
                                                                                                                         sebagai lembaga yang netral terhadap
                                                                                                                         perselisihan antarbangsa merdeka di     Jalur diplomasi dan pendekatan formal
                        Sidang Pertama Panitia Irian Barat 10 Mei 1950                                                   dunia. Untuk itu, disusunlah Delegasi   antara kedua negara kemudian seolah
                                                                            Sumber : Perpustakaan Nasional RI
                                                                                                                         Indonesia ke PBB yang dipimpin oleh     tidak menemukan jalan keluar, baik
                                                                                                                         Menteri Luar Negeri Sunaryo yang        penyelesaian maupun setidaknya titik
                                                                                                                         berangkat pada 21 September 1954.       terang. Kedua belah pihak memiliki
                                                                                                                         Dalam sidang di tanggal 23 September,   pertimbangan dan kepentingannya
                                                                                                                         Komisi Agenda Majelis Umum PBB          masing-masing terhadap wilayah
                                                                                                                         yang beranggotakan 15 orang, dalam      Papua. Setelah itu diplomasi dan
                                                                                                                         pemungutan suara, tujuh di antaranya    pendekatan formal lainnya telah
                                                                                                                         menyetujui masalah Papua menjadi        mencapai titik jenuh, perundingan mulai
                                                                                                                         acara Sidang Umum, sementara tiga       dihentikan dan digantikan oleh tekanan
                                                                                                                         anggota menolak dan tersisa lima        militer yang terus meningkat hingga
                                                                                                                         suara abstain. Sujarwo menyampaikan     memasuki tahun 1959, ketika terjadi
                                                                                                                         resolusi Indonesia terkait Papua, bahwa   perubahan dasar pemerintahan kepada
                                                                                                                         Indonesia menuntut “supaya PBB          bentuk Demokrasi Terpimpin.
                                                                                                                         meminta kepada Pemerintah Indonesia
                                                                                                                         dan Pemerintah Belanda untuk segera     Indonesia juga turut memutuskan
                        Rapat Umum menuntut Pembebasan Irian Barat 30 Desember 1951                                      memulai kembali perundingan antara      hubungan diplomatik dengan Belanda
                                                                            Sumber : Perpustakaan Nasional RI
                                                                                                                         kedua belah pihak untuk mencapai        tertanggal 17 Agustus 1960 sebagai



                                                                                                                                                                                                     3
                   32     P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA                                                                                 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA  32121
                   3200
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341