Page 335 - Papua dalam arus sejarah bangsa

Nicolaas Jouwe dan Lukas Jouwe Papua pada masa sengketa dengan Komunis Indonesia (PKI) berusaha wilayah Indonesia akan selamanya
yang semula bersama Indey akhirnya Belanda dikendalikan dari Kota Soasiu, mengambil bagian untuk berperan serta mencakup kepulauan dari Sabang
memilih berpisah, dengan harapan Tidore sejak tanggal 17 Agustus 1956, dalam perjuangan merebut kembali sampai Merauke dengan asas Wawasan
bahwa Papua pada akhirnya akan dengan cakupan wilayah yang meliputi Papua (Feith 1972). Nusantara (Numberi 2013:147).
memiliki status sendiri, sebagaimana Papua, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan
dikemukakan Materay. Di sinilah Wasile, Maluku Utara. Gubernur yang Pihak Belanda sendiri memiliki Langkah untuk menyelesaikan
agaknya awal konflik di antara orang diberi tugas menjalankan pemerintahan kepentingan untuk tidak melepaskan persengketaan terhadap wilayah
Papua sendiri tercipta yaitu mengenai dari luar Papua adalah Sultan Tidore, Papua Nieuw Guinea yang sejak Papua dilakukan dengan pembentukan
nasib mereka di kemudian hari Zainal Abidin Syah, yang ditetapkan memasuki masa status quo itu, Komisi Irian pada Konferensi Menteri-
(Meteray, 2013:63). Kedatangan G. S. S. pada 1956. Dari perspektif historis sementara menjadi miliknya. Menteri Indonesia–Belanda pada
J. Ratulangi dan Soegoro Atmoprasodjo adalah hal itu mudah dimengerti, Belakangan, muncul kesadaran bahwa April 1950 di Jakarta. Pekerjaan
mempengaruhi kelompok yang pro karena melalui Tidore di masa lampau, setelah lama menguasai wilayah ini, pendahuluan telah dimulai dalam
untuk bergabung dengan Indonesia. setidaknya sejak abad ke-17, wilayah Pemerintah Kolonial Belanda pun tidak forum itu dengan membicarakan soal
Di pihak lain terdapat kelompok yang atau pengaruh kekuasaan Tidore banyak melakukan pembangunan keuangan dan memutuskan untuk
kontra yang menginginkan tetap mencakup Papua, terutama di bagian yang membawa kesejahteraan meneruskan perundingan. Setahun
berada di bawah pemerintahan kolonial barat (Numberi 2013:146). penduduk, termasuk perhatian kepada sesudah “penyerahan kedaulatan”,
Belanda. Pertentangan ini tampak jelas masyarakat di Papua Nieuw Guinea pada 27 Desember 1950, diadakan
pada orang Serui yang pro Indonesia Di dalam negeri Indonesia, masalah yang setidaknya sejak akhir abad ke- konferensi kedua Menteri-Menteri
dan orang Biak yang pro Belanda. Papua menjadi isu politik nasionalisme, 19. Sikap itu tampak pada pengaturan Indonesia–Belanda di Den Haag.
baik di kalangan massa maupun pemerintahan dan pendirian sekolah Indonesia mengajukan nota bahwa:
Bahwa kemudian, Papua hanya elite. Semua kekuatan politik, pamong praja, serta sekolah polisi “kedaulatan de jure Republik Indonesia
merupakan bagian dari Negara meskipun berbeda ideologi maupun untuk pribumi yang justru muncul dari atas Papua harus diakui oleh
Indonesia Timur, maka interpretasi kepentingannya, tidak mau ketinggalan peran Van Eechoud. Minat dan bahkan Belanda tanpa ditunda, dan bahwa
yang muncul adalah anggapan menyuarakan dan memperjuangkan dorongan yang lebih luas diberikan penyerahan pemerintahan Belanda
“dipinggirkan”nya mereka dari konteks agar Papua segera kembali ke untuk “menyiapkan” bangsa Papua dapat dilancarkan dengan melalui
nasional, sehingga anggapan ini “pangkuan ibu pertiwi”. Kekuatan atau untuk “menentukan nasibnya sendiri”. rencana kedua belah pihak, pada
menjadi lebih mudah dimengerti. partai-partai nasionalis bersemangat Sementara, yang dilakukan Pemerintah pertengahan tahun 1951”. Adapun
Tidak jelasnya sikap Belanda dalam dalam mengobarkan isu, demikian Indonesia pascakemerdekaan adalah balasan Belanda adalah mengusulkan
mengembalikan Papua kepada pula kalangan komunis, yang berjuang upaya untuk mengintegrasikan wilayah untuk “menyerahkan urusan kedaulatan
Indonesia berujung pada penyampaian untuk mengembalikan pengaruh dan Papua ke NKRI, termasuk dalam Papua kepada Uni Belanda–Indonesia,
maklumat dari Indonesia untuk nilai positifnya setelah Peristiwa Madiun Deklarasi Djuanda yang disampaikan sementara administrasi daerah itu
membatalkan isi KMB pada 3 Mei 1956. tahun 1948. Pada awal tahun 1950- dalam Konferensi PBB di Jenewa berada di tangan Belanda dengan
Pemerintahan Republik Indonesia untuk an, tampak dengan jelas bahwa Partai pada Desember 1957, yaitu bahwa keanggotaan orang-orang Indonesia

3
31818
3 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 31919