Page 363 - Papua dalam arus sejarah bangsa

Dalam kaitan itu diplomat Ghana menggiatkan program Pendidikan dan pernyataan kehendak rakyat; (b) hanya sebatas disebutkan “dengan
menyatakan, “... PBB mengakui kemajuan sosial budaya dan ekonomi. Penentuan tanggal yang pasti untuk cara-cara internasional”. Tentu saja
pelaksanaan pemilihan bebas adalah Pemerintah Indonesia juga mempunyai pelaksanaan kebebasan memilih dalam tidak salah, jika intepretasi atas “cara
benar-benar suatu pelaksanaan kewajiban untuk mempercepat jangka waktu yang ditetapkan oleh internasional” adalah dengan asas
penentuan nasib sendiri oleh rakyat keikutsertaan rakyat di dalam Persetujuan New York; (c) Perumusan “satu orang satu suara”. Lantas, apa
Papua, atau sesuai dengan kata- pemerintahan daerah melalui pemilihan pertanyaan sedemikian rupa agar yang menjadi dasar pertimbangan dan
kata Perjanjian New York, “sesuai berkala. Setiap aspek yang bertalian penduduk dapat menentukan, (i) argumentasi Indonesia untuk memilih
dengan praktik internasional”. Di dengan perwujudan kebebasan apakah mereka ingin tetap bergabung jalur musyawarah?
sini, masalahnya adalah metode memilih, yang pada hakikatnya dengan Indonesia, atau (ii) apakah
yang dipakai dalam penentuan mengenai “penentuan nasib sendiri”, mereka ingin memutuskan hubungan Soedjarwo Tjondronegoro bertolak
kehendak rakyat tidak sesuai dengan akan disesuaikan dengan ketentuan mereka dengan Indonesia; serta (d) ke Belanda untuk bertemu dengan
praktik internasional, melainkan dalam persetujuan ini. Hak pilih berlaku bagi semua orang Menteri Luar Negeri Joseph Luns
“sesuai dengan praktik yang lazim di dewasa, baik pria maupun wanita, untuk menjelaskan metode yang akan
Indonesia”. Namun, akhir dari proses Dalam konteks memberikan yang bukan warga negara asing, yang digunakan dalam Pepera. Belanda
tersebut, faktanya PBB mengakui kesempatan bagi “penentuan nasib merupakan penduduk asli pada waktu berpendapat bahwa metode tersebut
pelaksanaan Pepera di tahun 1969, sendiri” itulah Pemerintah Indonesia, penandatanganan Persetujuan New merupakan wewenang Indonesia
sebagaimana dilaksanakan dengan dengan bantuan dan usul dari York, dan pada waktu perwujudan dan dilaksanakan sesuai dengan
metode musyawarah. unsur-unsur yang ditunjuk oleh PBB, penentuan nasib sendiri, termasuk Persetujuan New York. Soedjarwo
berkewajiban untuk melaksanakan penduduk yang meninggalkan wilayah menekankan bahwa sesuai dengan
Berdasarkan Persetujuan New Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). itu sesudah 1945 dan kembali ke Pasal 17 Persetujuan New York yang
York, dalam Pasal 13, Pemerintah Berdasarkan Pasal 18 dinyatakan wilayah itu untuk bermukim kembali ditandatangani pada 1962, PBB
Indonesia menerima penyerahan bahwa Indonesia, dengan bantuan setelah berakhirnya Pemerintahan berkewajiban untuk mengawal dalam
pemerintahan sepenuhnya dari dan keikutsertaan wakil Perserikatan Belanda. bentuk Peace Keeping Operation yang
Belanda. Undang-undang dan Bangsa-Bangsa dan juga stafnya, serupa dilakukan PBB di Terusan
peraturan nasional Indonesia berlaku akan mengadakan usaha-usaha Sejarah bertolak dari fakta empiris Suez, Congo, Siprus, Perbatasan
untuk seluruh wilayah. Artinya, itu untuk memberi kesempatan kepada (hard fact). Apabila kemudian terdapat India–Pakistan, Republik Dominika,
semua mengandung pengertian rakyat di wilayah tersebut untuk penafsiran, hal itu merupakan sesuatu dan Yaman. Operasi-operasi di atas
bahwa Pemerintah Indonesia harus melaksanakan kebebasan memilih. yang biasa terjadi. Perihal pelaksanaan umumnya dibiayai oleh PBB, sehingga
menjamin hak dan kebebasan bagi Usaha-usaha tersebut akan mencakup: Pepera adalah soal interpretasi. Tidak ketika dimunculkan persoalan mengenai
penduduk yang tergabung dalam (a) Konsultasi (musyawarah) dengan ada kata-kata yang secara ekstrinsik siapa yang harus membayar biaya
wilayah-wilayah kekuasaan menurut dewan-dewan perwakilan mengenai memerintahkan agar penentuan pasukan penjaga perdamaian tersebut,
persetujuan itu. Tidak hanya itu, dalam prosedur dan cara-cara yang pantas tersebut dilaksanakan berdasarkan tentunya PBB sendiri yang akan memikul
Pasal 15, Pemerintah Indonesia wajib dianut untuk mengetahui kebebasan asas “satu orang satu suara”, namun beban pembiayaan. Dengan demikian,

3
3
34646 PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 34747
P