Page 539 - BUKU SEJARAH BERITA PROKLAMASI
P. 539

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia


                        Bidang sosial dan ekonomi juga mengalami keterpurukan  dan
                masyarakat sangat melarat karena  dijadikan Romusha dan pekerja paksa.
                Rakyat  disiksa  dan  dihukum  diluar  perikemanusiaan,  termasuk  kaum
                           13
                perempuan.  Di bidang pendidikan, sekolah tidak berjalan sebagaimana
                mestinya  dan  dijadikan  alat  propoganda  Jepang.    Bahasa  Jepang
                digunakan baik di sekolah-sekolah maupun kantor-kantor, para pemuda
                diwajibkan  mengikuti  latihan  milter.  Masyarakat  Maluku  baik  di  utara
                tengah  dan  Tenggara  diwajibkan  mengikuti  budaya  Jepang  melalui
                sikap,  cara  berpakaian  dan  menghormati  bendera  dan  menyanyikan
                laku  kebangsaan  Jepang.  Di  bidang  keagamaan,  masyarakat  dibatasi
                dan  diawasi  bahkan  banyak  pendeta  yang  ditangkap  dan  dibunuh
                termaksuk  bagian  dakwah  Islam  tidak  dapat  berfungsi.  Para  intelektual
                yang  dianggap  berbahaya  ditangkap  dan  dibunuh  sehingga
                mempengaruhi  hubungan  antara  Maluku  dan  dunia  luar.  Penggunaan
                radio  sangat  diawasi  kecuali  yang  berhubungan  dengan  upaya  yang
                                                  14
                dicapai meraih kemenangan Jepang.
                        Sementara  selama  itu,  gerakan  kemerdekaan  dilakukan  secara
                sembunyi, yaitu melalui gerakan bawah tanah dan melalui mata-mata
                sekutu  untuk  mempersiapkan  kemerdekaan  Indonesia.  Hubungan
                kelompok  pergerakan  Ambon  dengan  tokoh  pergerakan  nasionalis  di
                Jawa semakin sulit sebagai akibat dari ketatnya pengawasan  pasukan
                Jepang.

                9.4.  Reaksi  Warga  Maluku  di  Luar  Maluku  terhadap  Proklamasi  17
                Agustus 1945
                        Situasi  di  Maluku  mulai  mengalami  masa  transisi  menyusul
                kekalahan Jepang atas Sekutut pada 15 Agustus 1945. Berita proklamsi
                17  Agustus  1945  di  Maluku  mencapai  para  pemuda    dan  rakyat  di
                Maluku  melalui  radio  dan  dan  surat  kabar.  Mr  J.  Latuharhary  yang
                sebelumnya  adalah  anggota  BPUPKI  (Badan  Persiapan  Umum
                Kemerdekaan  Indonesia)  diangkat  presiden  sebagai  gubernur  Maluku
                dengan kantornya berpusat di Jakarta melakukan berbagai upaya agar
                berita  proklamasi  ini  dapat  didengar  dan  dipahami  rakyat  Maluku  di
                berbagai tempat termasuk di Maluku.
                        Dalam  rapatnya  di  rumah,  Mr.  J.  Latuharhary  pada  8  Oktober
                1945, angkatan Pemuda Indonesia menegaskan sikapnya sebagai berikut:
                ―Perserikatan  Pemoeda  Ambon  membentoek  barisan  jang  aktip  serta



                                                                                 527
   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544