Page 562 - BUKU SEJARAH BERITA PROKLAMASI

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Hollandia Binnen, Petrus Wettebossy asal Bintuni yang juga bertugas
sebagai mantri di rumah sakit Hollandia Binnen, Marthen Indey Irian
Barat asal Doromena (Sentani) yang pada saat itu sebagai pembantu
asisten bestuur di Arso, 68 Latuperrisa asal Ambon salah satu bekas
pengajar di Sekolah Pamong Praja, Pani Nasution asal Sumatra dan
69
Bastian Tauran. Pendirian KIM ini dihadiri sekitar lima puluh orang dan
mereka umumnya mendukung program yang dicanangkan KIM.
Menjelang akhir Nopember 1946, J. Gerungan dipindahkan ke Merauke
70
maka kepengurusan KIM dipercayakan pada Marthen Indey.
Pada 11 Desember 1946, Van Eechoud mengundang para
tokoh-tokoh terkemuka Irian Barat, yaitu Corinus Krey, Spener Malibella
asal Sorong, Alex Beratoboei asal Japen, dan Petrus Wetebossy. Tokoh
Irian Barat Sementara yang berasal dari Hollandia dan sekitarnya adalah
Nicolaas Jouwe dan Lucas Jouwe asal Kayu Pulau, Mallo asal Skou,
Barnabas Jufuay asal Depapre, Andreas Mano asal Tobati dan Marthin
71
Indey asal Doromena. Pertemuan ini dimaksud untuk menjelaskan
72
status Irian Barat dalam Linggajati. Dalam penjelasan tersebut Van
Eechoud menjelaskan dua pokok penting berkaitan dengan Linggajati,
yaitu pertama Irian Barat akan mempunyai status khusus di luar
Indonesia dan kedua menyangkut keputusan pemerintah Belanda untuk
tidak mengirim wakil asal Irian Barat dalam konferensi Denpasar di Bali
73
pada Desember 1946 karena tidak ada wakil yang tepat untuk dikirim.
Rupanya hasil pertemuan mengecewakan para tokoh pejuang
asal Irian Barat, maka pada 13 Desember 1946, Marthen Indey, Corinus
Krey dan Nicolaas Jouwe mengirim surat protes kepada residen. Isi surat
protes tersebut yaitu :
74
1. Irian harus dimasukkan dalam federasi Indonesia
sesuai dengan yang terdiri dari Sabang sampai
Merauke yang sebelumnya dikenal Nederlands Indies
2. Menolak pernyataan Belanda yang tidak mau
mengirim wakil Irian dalam konferensi di Bali. Orang
Irian mempunyai hak untuk berbicara di depan
parleman Negara Indonesia Serikat.
3. Selama menjadi koloni Belanda, pemerintah Belanda
tidak pernah mengakui hak orang Irian dalam hal
pemilihan, berpendapat dan mengajukan pokok
pikiran.

550