Page 234 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

bagaimanakah sikap rakyat Indonesia terhadap soal kemerdekaan.
Pengusul lain itu mengatakan, bahwa jika Indonesia tidak lekas-lekas
selesai dengan pekerjaan menyelenggarakan Negara Indonesia merdeka
menurut kehendak kita, mungkin ada lain fihak yang akan menyatakan
kemerdekaan Indonesia itu dengan cara yang dia kehendaki, dengan
pemerintah kebangsaan yang dia kehendaki. Untuk itu perlu segera
selekas-lekasnya menyelenggarakan Indonesia Merdeka.
Dalam kaitannya untuk menetapkan Pembukaan UUD, Panitia
Sembilan, setelah mengadakan pembicaraan mencapai satu persetujuan
antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modus, persetujuan itu
termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar sebagai
usulan panitia kecil.

“Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan
dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang
berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan,
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan
30
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” .

Pada tanggal tersebut juga dilanjutkan dengan pembahasan bentuk
Negara dan dasar Negara. Mengenai bentuk Negara Ki Bagoes
Hadikoesoemo berpendapat bahwa:

226 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya