Page 235 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

…semua orang mufakat juga, bahwa republik yang akan
dibangunkan memakai majelis wakil rakyat. Tetapi kalau
saya katakan, agar republik yang bersifat begitulah yang
dibangunkan, orang akan menolaknya pula, karena dalam
dua buah perkataan itu pada waktu sekarang ini menurut
pendapat saya, terkandung setan dan iblis. Tentang
maksudnya saya mufakat, apalagi untuk mempercepat
datangnya kemerdekaan, yang Pemerintah sendiri juga sudah
mengharap-harapkan dan kita minta, supaya kita segera
bersatu. Hendaklah tujuannya saja diambil, dan jangan
ditambah dengan “republik” yang tidak tuan sukai.
Gambarkan saja apa yang tuan sukai yaitu bahwa negara
dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun-temurun
dan dimufakati oleh rakyat, dengan pemerintahan yang
berdasarkan rakyat dan permusyawaratan. Adapun nama
“republik” itu, dapat juga disebutkan dalam bahasa
Indonesianya dengan singkat, ialah “kedaulatan rakyat”.
Kalau perkataan itu tidak disukai marilah kita mencari yang
lain. Pendeknya maksudnya sajalah yang diperlukan.
Biarpun perbantahan disini tidak akan menimbulkan apa-
apa, karena kita semua sudah saudara yang serapat-rapatnya,
tetapi kalau dilihat oleh mata musuh, perbantahan itu tidak
baik. Perbantahan itu tidaklah baik, sungguhpun di
dalamnya ada sifat yang baik dan tidak menyebabkan
sesuatu apa, tetapi memberi kesan keluar yang tidak baik.
Sebab itu ambil saja isinya. Saya mufakat dengan isinya dan
dengan lekas datangnya Indonesia Merdeka. Dahulu saya
tidak mufakat, tetapi karena kemudian tujuan itu yang saya
31
rasa benar, saya sekarang mufakat sekali…

Sementara itu Mr. Susanto Tirtoprodjo mengemukakan pendapatnya
mengenai bentuk Negara. Susanto memberikan penjelasan tentang beda
uni dan federasi. Dalam Negara uni: yang berhak untuk berhubungan
dengan luar negeri, hanya dan melalui pemerintah pusat. Sedangkan
dalam Federasi yang bercorak Bondstaat: baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Pemerintah
pusat berhak mengadakan aturan langsung untuk semua penduduk.
Dalam Statenbond, pemerintah pusat tidak berhak langsung membuat
aturan untuk penduduk, melainkan hanya dengan perantaraan
pemerintah daerah.
…dengan mengingat itu saya memilih bentuk Uni, seperti juga
yang dirancangkan di dalam rancangan Undang-undang Dasar
yang telah saya usulkan. Tentang republik atau kerajaan, seperti
saya alami di desa-desa, memang rakyat jelata hanya mengenal
bentuk negara sebagai kerajaan mengenai pekerjaannya… maka

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 227