Page 237 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

pemerintahnya, maupun mengenai bangsanya, maupun
daerahnya.
Oleh sebab itu alasan-alasan ini saya ringkas saja dengan
permintaan, supaya dalam rapat ini juga tuan Ketua
memungut suara tentang monarchisme atau republik, supaya
kita sesudah itu dapat bekerja terus atas suatu dasar yang
sudah tentu: dasar republik atau dasar monarchie.
34

Perdebatan mengenai bentuk negara ini memang menimbulkan diskusi
agak panjang di antara anggota BPUPKI. Mr. Singgih dalam
pendapatnya menyerahkan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih
republik atau monarki, yang penting saat ini adalah merdeka yang
diperjuangan segera terwujud. Sementara itu bagi Dr. Sukiman mengenai
bentuk negara republik atau kerajaan, Islam tidaklah memilih karena itu
adalah hal yang sudah bersifat umum. Senada dengan Muzakkir, bentuk
negara Islam mirip dengan republik. Maka ia mengusulkan bentuk negara
persatuan. Anggota Sanusi dalam pendapatnya yang lebih menekankan
pada pandangan Islam mengenai bentuk negara. Menurut pendapatnya ia
cenderung memilih republik, karena kalau negara dipimpin seorang raja,
maka tugasnya sangat berat, ia menjadi wakil mutlak dari Tuhan, tidak
boleh dipotong-potong atau dibelah-belah, oleh karena itu yang menjadi
raja harus orang yang sangat suci.

…seorang yang diangkat menjadi raja ia tidak boleh masih
memikirkan diri sendiri atau kerabatnya atau keluarganya,
tetapi yang dipikirkan harus umum saja. Jikalau raja masih
terpengaruh oleh hawa nafsunya, oleh keduniaan, tentu
baginya berlaku ayat yang mengatakan bahwa raja yang
belum suci, yang tidak suci atau masih terpengaruh oleh
hawa nafsu, oleh keduniaan, bila ia datang ke suatu tempat
ia akan menyebabkan kerusakan, kebinasan segala harta-
benda rakyat; bahkan jiwa rakyat diambilnya, dimakan
olehnya.
Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ajas ada firman
Tuhan begini: Bila suatu bangsa akan membentuk suatu
negara, memang asalnya ialah pengetahuan nyaman,
kesucian, maka harus negara itu dibangkitkan, dibangunkan
dengan memilih raja sebagai Kepala Negara. Jika negara
memilih raja akan bahagian negara, belum sempurna, belum
tinggi, kalau dijadikan negara, kerajaan harus mengangkat
seorang Imam… 35

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 229