Page 242 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

Parada Harahap juga mengatakan bahwa:
Negara Indonesia yang hendak kita dirikan itu adalah salah satu
anggota keluarga Asia Timur Raya. Kita tidak boleh melupakan
negara kita sebagai matarantai dari pada Asia Timur Raya.
Keadaan ini dalam kenyataan tentu kita akui dan saya percaya
tidak ada bangsa Indonesia memungkiri, bahwa Indonesia sebagai
negara merdeka dalam kedudukan internasional, baik di pandang
dari sudut geo-politik maupun dari sudut-sudut lainya, tentu
adalah satu bagian dari pada Dai Toa. Tapi alangkah baiknya,
bilamana kita sebagai bangsa yang seturunan dengan Dai Nippon,
bangsa yang tahu berterima kasih, dapat meninggalkan suatu
riwayat dari pada pendirian negara baru ini, sehingga tidak untuk
sekarang saja, tetapi untuk turunan Dai Nippon dan untuk cucu
kita, tercatat suatu hal yang tidak boleh dilupakan seperti yaitu
janji yang telah kita berikan untuk sehidup-semati dengan Dai
45
Nippon sebelum dan sesudah negara kita merdeka.

Selain itu Parada juga menambahkan supaya dalam kata-kata itu yang
mengatakan:
gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang
bahagia, selamat dan sentausa, ada kirannya nanti dicantumkan
sebagai suatu keterangan, bahwa kita mengakui dan memperingati
bahwa tercapainya kemerdekaan negara kita adalah juga dengan
bantuan saudara kita Balatentara Dai Nippon. Keterangan yang
mengatakan bahwa atas berkat Allah yang maha kuasa dan dengan
didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakaan
kemerdekaannya, pun adalah suatu keterangan kepada dunia.
Alangkah mulianya kalau bangsa Indonesia mengaku, bahwa
disini terletak dorongan yang besar dari pada pemerintah bangsa
Nippon. Bagaimana cara menyusun kata-kata itu dan di mana
letaknya bagi saya pada tempat ini, saya hendak menyatakan,
bahwa sebaik-baiknyalah jika komisi merancangkannya. 46

Sementara itu anggota Kolopaking mengusulkan agar UUD yang dibuat
lebih mudah dirubah, dia menyarankan jumlah pasalnya lebih kurang 15
atau 16 pasal. Liem Koen Hian yang mewakili Tionghoa minta agar
seluruh orang Tionghoa dimasukkan sebagai warganegara Indonesia
kelak. Dalam kaitannya dengan UUD ini, Muh. Yamin mengemukakan
pemikirannya tentang perlunya segera ditetapkan UUD, mukadimmah
UUD, persatuan Indonesia, sistem pemerintahan. Hal ini penting segera
ditetapkan karena akan menjadi dasar dalam bekerja selanjutnya.
Menurut pemandangan Pemerintah Pusat hendaklah berputar di
antara enam kekuasaan, yaitu “The six pawers of Republic of Indonesia”,

234 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya