Page 247 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita
memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk
menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab
itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang
mengenai warga-negara, disebutkan juga di sebelah hak yang
sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat
Indonesia, supaya tiap-tiap warga-negara jangan takut
mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk
berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain…. Tetapi
tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya negara kita tidak
menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita
atas kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat bisa
dipergunakan oleh negara, apa lagi menurut susunan Undang-
Undang Dasar sekarang ini yang menghendaki kedaulatan rakyat
yang kita temui di dalam majelis permusyawaratan rakyat dan
penyerahan kekuasaan kepada Presiden, ialah Presiden jangan
47
sanggup menimbulkan suatu negara kekuasan.

Dalam sidang ini pula Soepomo menyampaikan pokok-pokok
pikirannya yang mengatakan mengapa digunakan istilah ‘Undang-
Undang Dasar’ bukan ‘hukum dasar’.
…bahwa dalam agenda disebut “hukum dasar”, akan tetapi saya
dengan sengaja memakai perkataan “Undang-Undang Dasar”. Apa
sebabnya? Kita dalam membicarakan atau merancang peraturan
yang resmi, yang akan mempunyai kekuatan undang-undang,
harus berdisiplin dalam memakainya kata-kata undang-undang.
Kita harus memakai istilah-istilah hukum juga untuk
mengembangkan bahasa Indonesia… istilah: “hukum” itu dipakai
sebagai salinan dari istilah: recht dalam bahasa Belanda. Artinya
hukum itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Jadi segala recht yang
tertulis dan yang tidak tertulis dapat disalin dengan perkatan
“hukum” akan tetapi Undang-undang itu justru hukum yang
tertulis. Oleh karena kami merancang hukum dasar yang tertulis maka
saya memakai perkataan “Undang-Undang Dasar”, jadi belum
hukum dasar. 48

Selain itu Soepomo juga mengajukan beberapa perubahan pada
pasal 23 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 36. Mengenai
pasal Negara kesatuan. Hal-hal lain yang dibahas adalah masalah sistem
pemerintahan Negara, presiden dan wakil presiden, warganegara, dan
sistem pemerintahan. Uraian Soepomo tentang bentuk Negara kesatuan
adalah sebagai berikut:
Bentuk negara kesatuan (eenheidsstaat, unie) telah ditetapkan dalam
ayat 1 dari pasal 1 bab 1: Bentuk dan kedaulatan negara “Negara

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 239