Page 248 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Ayat 2
dari pasal tersebut mengandung isi pokok pikiran kedaulatan
rakyat: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kedaulatan
adalah ditangan rakyat, yang menjelma dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Dengan lain perkataan: Majelis
Permusyawaran rakyat, ialah penyelenggara negara yang tertinggi.
Majelis itu sebagai penjelmaan seluruh rakyat seluruh daerah dan
seluruh golongan mempunyai wakil disitu… 49

Susunan dan bentuknya Majelis itu diatur dengan undang-undang. Pasal
17 ayat 1 rancangan Undang-undang Dasar menetapkan, bahwa Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan
golongan. Dengan ayat ini, diharapkan seluruh rakyat, seluruh
golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis
Permusyawaratann Rakyat sehingga majelis itu akan betul-betul dapat
dianggap sebagai penjelmaan rakyat, yang memegang kedaulatan
negara. Majelis menurut ayat 2 dari pasal 17 akan bersidang sedikit-
sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sedikit-dikitnya
jadi kalau perlu dalam lima tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu
kali. Pekerjaan Majelis ditegaskan dalam pasal 18: “Majelis
Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-
garis besar dari pada haluan negara”. Mengenai batas Negara, merujuk
UUD berbagai Negara, batas Negara tidak dicantumkan dalam UU
sehingga dalam usulan Panitia Perancang UUD tidak perlu
mencantumkannya. Menanggapi usulan Hatta tentang hak berserikat
dan berkumpul, berikut adalah kutipannya:
Tuan Hatta mengusulkan supaya hak bersuara, hak bersuara, hak
berserikat dan berkumpul disebutkan di dalam Undang-undang
Dasar agar supaya kedaulatan rakyat terjamin dan supaya
50
Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal itu .

Undang-Undang Dasar yang kami rancangkan, berdasar atas paham
kekeluargaan, tidak berdasar atas paham perseorangan, yang telah kita
tolak. Pernyataan hak berkumpul dan berserikat di dalam Undang-
Undang Dasar adalah sistimatik dari paham perseorangan, oleh karena
itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam Undang-
undang Dasar kita akan menantang sistimatik paham kekeluargaan.
Hatta melanjutkan lagi pertanyaan yang mengatakan bagaimana haknya
orang seseorang untuk bersidang jikalau dilanggar oleh Pemerintah.
Dijawab oleh Soepomo yang mengatakan bahwa hal itu berdasar atas
kecurigaan terhadap kepada Pemerintah yang dalam menyelenggarakan

240 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya