Page 251 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan
Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll,
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno / Hatta

Setelah pernyataan tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI
mengadakan sidang lanjutan. Adapun anggota PPKI berjumlah 27 orang
52
dengan ketua Sukarno . Rapat diawali dengan laporan Moh Hatta
tentang perubahan-perubahan terhadap draft UUD yang sudah
disepakati pada bulan Juli 1945. Khusus mengenai Pembukaan UUD
1945 karena usulan yang dibuat terlalu panjang maka kembali kepada
konsep yang dibuat Panitia Kecil dengan beberapa perubahan.

Selain itu pasal 6 alinea 1 menjadi “Presiden ialah orang
Indonesia asli”. Kata “Yang beragama Islam”, dicoret, oleh karena
penetapan yang kedua, Presiden Republik orang Islam, agak
menyinggung perasaan dan pun tidak berguna. Berhubung dengan itu
juga berobah pasal 29. Ini bersangkutan pula dengan preambule. Pasal
29 ayat 1 menjadi begini : “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang
Maha Esa”. Kalimat yang di belakang itu yang berbunyi : “dengan
kewajiban” dan lain-lain dicoret saja. Pertama pasal 4: “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan” ditambah
dengan kata-kata: “menurut Undang-Undang Dasar”. Ayat 2 pasal 4: ini
berhubung dengan usul, supaya, agar bisa lebih efisien jangan ada dua
orang Wakil Presiden, tetapi seorang saja. Ayat 2 menjadi: “dalam
melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil
Presiden”. Berhubung dengan itu alinea 3 dicoret sama sekali.
Pada pasal 5 ada usul untuk menambah satu kalimat, supaya
kedudukannya lebih jelas. Bunyinya: “Presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
Berhubung dengan perubahan menghilangkan Wakil Presiden yang
kedua, maka pasal 6 ayat 2 menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden” dan
lain-lain. Bukan “wakil-wakil”. Demikian juga pasal 7: “ Presiden dan
Wakil Presiden”. Pasal 8 ayat 1, pada bagian kedua dari kalimat: “Ia
diganti oleh Wakil Presiden”, “kesatunya” dihilangkan, dan seterusnya
sampai habis waktunya dihilangkan. Ayat 2 dihilangkan. Demikian juga
pasal 9: “Presiden dan Wakil Presiden”. Pada pasal 23 ayat 3 ditambah

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 243