Page 249 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015
P. 249
Sejarah Pemikiran Indonesia Modern
kepentingan negara dianggap selalu menantang kepentingan orang
seseorang. Dengan lain perkataan pertanyaan Tuan Hatta ini timbul dari
sikap individualisme, yang kami tolak.
Dr. Sukiman dalam kaitannya dengan MPR ini mengusulkan supaya
majelis dipilih langsung oleh rakyat, karena merupakan penjelmaan dari
rakyat Indonesia. Menanggapi usulan Sukiman, bahwa cara pemilihan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kedudukan Dewan Perwakilan
Rakyat, Soepomo berpendapat bahwa bahwa cara itu lebih baik diatur
dalam undang-undang, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang
Dasar, karena dikemukakan bahwa Undang-Undang Dasar disebut
harus sesupel-supelnya, memuat aturan yang pokok. Tentang usulan
pemilihan. Hal-hal yang tidak begitu istimewa tidak perlu masuk
Undang-Undang Dasar. Selain itu Kolopaking juga mengajukan
pendapatnya tentang kekhawatirannya bahwa UUD yang dibuat tidak
bisa mencakup seluruh kebutuhan Indonesia merdeka kelak, sehingga
banyak hal harus dimuat di UUD. Begitu juga anggota Buntaran
mengusulkan supaya dalam pasal 32 tentang fakir miskin di pelihara
Negara, dia menambahkan “kesehatan rakyat seluruhnya dipelihara oleh
negara”. Itu akan menjamin kesehatan rakyat, yang menjadi sendi
kekuatan rakyat dan kekuatan negara. Namun usulan Buntaran tersebut
ditolak oleh Soepomo.
Anggota Yamin mengajukan usulan panjang lebar tentang
perlindungan kemerdekaan, Daerah Republik, Badan Kekuasaan yang
Enam yaitu: Presiden dan Wakil Presiden; Kementerian; Mahkamah
Agung; Dewan Pertimbangan Agung; Dewan Perwakilan Rakyat;
Majelis Permusyawaratan Rakyat; Kedaulatan Rakyat; Wakil Rakyat
Negara, kementerian Negara; Kesejahteraan dan Ibukota; Warga
Negara; Balai Agung dan Mahkamah Islam Tinggi. Hal-hal tersebut
supaya dicantumkan supaya jelas dalam UUD. Namun sebagian besar
usulannya ditolak oleh Soepomo.
Pada rapat tanggal 16 Juli 1945, ada anggota yang mengusulkan adanya
pasal:
…“Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia aseli yang
beragama Islam”. Dasar usulan tersebut karena rakyat Indonesia
terdiri daripada 90 atau 95% orang-orang yang beragama Islam,
bagaimana pun, tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden
Indonesia tentulah orang yang beragama Islam. Apa boleh buat,
saya minta kepada saudara-saudara... agar supaya bisa lekas
tersusun Undang-Undang Dasar; agar supaya bisa lekas pula
tercapai Indonesia Merdeka. Inilah permintaan saya kepada
saudara-saudara yang berdiri di atas paham kebangsaan. ...
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 241
