Page 236 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

untuk menjamin persatuan, kami merancangkan adanya Kepala
Negara yang dipilih untuk waktu yang tertentu tetapi tidak disebut
presiden, dan bentuk negara yang tidak disebut republik, malahan
dalam Undang-Undang Dasar dimuat kemungkinan, bahwa
Kepala Negara yang sangat berjasa dan dicintai oleh rakyat, dapat
32
dinobatkan jadi raja kemudian hari…

Anggota BPUPKI Dahler menyampaikan pendapatnya bahwa yang
paling penting adalah Indonesia merdeka selekas-lekasnya.
…pada sidang yang pertama pendirian saya tentang bentuk
negara, dan saya minta bentuk negara itu hendaknya
kerajaan. Sebab pendirian saya tentang politik umum boleh
dikatakan sudah terkenal sama sekali, sudah puluhan tahun
saya menguraikan pendirian saya tentang hal itu. Boleh
dikatakan bahwa saya republikein 100%. Akan tetapi kalau
orang bertanya: apakah sebabnya engkau sekarang minta
monarchie, jawab saya: karena waktu itu saya memikirkan
pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran yang,
sayang sekali, saya lupa namanya, maka saya mengatakan
kerajaanlah yang memang merupakan suatu corak kemajuan
kemanusiaan, kemajuan agama dan kemajuan segala-galanya
di dunia ini, sebab raja itulah yang selalu menjadi wakil
Allah di dunia ini… Pikiran saya sekarang belum sampai
kepada pertanyaan republik atau kerajaan, bagaimanpun
juga, yang terutama dewasa ini ialah sudah tentu soal
kemerdekaan. Bagaimanapun juga jalannya, bagaimana juga
ikhtiarnya, bagaimana juga akalnya, asal kita mendapat
kemerdekaan dulu, dan menurut pikiran dan pendirian saya,
lain daripada kita bangsa Indonesia sendiri tidak ada yang
dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, tidak ada yang
33
dapat menyatakan kita merdeka…

Dalam tanggapannya Mr. Muh. Yamin memberikan pandangannya
tentang bentuk negara:
Keberatan, bahwa republik itu kata asing, barangkali sangat
ringan, karena di antara segala perkataan yang sangat
gemuruh, yang sangat lazim, ada banyak pula yang asing.
Oleh sebab itu jangan kita malu memakai perkataan itu,
karena perkataan harus berhubungan juga dengan kemauan
kita…
saya tetap berpendirian menolak federalism dan menyetujui
unitarisme; kalau mendapat kesempatan dalam penyusunan
aturan negara nanti, akan saya bicarakan dasar unitarisme,
yaitu kesatuan Indonesia, tidak pecah-pecah, baik mengenai

228 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya