Page 286 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

mengawasi mereka dan kita tidak merasa kedaulatan kita dilanggar oleh
mereka yang mau menggunakan jalur itu. Dalam rangka
memperkenalkan dan memperjuangkan prinsip Wawasan Nusantara itu,
gagasan kita lontarkan melalui forum internasional, yakni konferensi
PBB tentang Hukum Laut. Demikian Presiden Soeharto mempertelakan
pemikriannya.

Dalam sidang di bulan April 1982, telah berhasil disahkan rumusan-
rumusan tentang Hukum Laut sebagai yang telah dibahas selama hampir
10 tahun, menjadi konvensi Hukum Laut Internasional Baru yang di
dalamnya tertera prinsip-prinsip Hukum Laut tentang Wawasan
Nusantara dalam bentuk prinsip-prinsip mengenai negara kepulauan.
Sekarang, dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi
negara kepulauan ini, kita harus memanfaatkan keuntungan-keuntungan
yang kita peroleh yang tidak kecil artinya itu. Konvensi Hukum Laut
1982 itu telah ditandatangani oleh Indonesia dan oleh lebih dari 150
negara lainnya. Setelah DPR kita menyetujui konvensi itu di bulan
Desember 1985, saya sebagai Presiden mensahkan konvensi itu dengan
UU no.17, pada akhir Desember tahun itu.Tinggallah sekarang kita
mendorong supaya negara-negara ASEAN, Pasifik, khususnya Jepang
dan Korea Selatan, negara-negara maju, dan negara berkembang lainnya
meratifikasinya.
Wilayah negara Indonesia pada saat diproklamasikan (17 Agustus 1945)
tidak seluas dari cakupan yang berdasarkan pengakuan UNCLOS. Pada
tahun 1945 wilayah Indonesia sekitar 3 juta km persegi dan bertambah
menjadi 5 juta km persegi. Untuk mewujudkan kedaulatan sebagai
negara kesatuan dengan wilayah yang demikian luas diperlukan sistem
komunikasi satelit domestik sebagai wahana memperlancar hubungan.
Adalah menarik untuk mengetahui bahwa pemikiran Presiden Soeharto
dalam hal wilayah Indonesia tampaknya mengacu pada sejarah zaman
Majapahit. Begitulah Soeharto lalu mengingat pada sejarah Majapahit,
ketika Gadjah Mada dulu yang telah bersumpah. Inti dari ikrar itu,
seperti banyak dirumuskan bahwa tidak akan makan buah palapa
sebelum persatuan dan kesatuan Kerajaan Majapahit menjadi
kenyataan. Soeharto pun berpendapat kekokohan persatuan dan
kesatuan Nusantara diperteguh dengan diluncurkannya satelit Palapa itu
yang merupakan bagian penting daripada sistem satelit domestik.
Dengan sistem ini hubungan komunikasi dari satu tempat ke tempat lain
di seluruh Indonesia menjadi lancar dan cepat. Karena itulah sistem
satelit domestik itu kita beri nama “Palapa” sebagai lambang
terjelmanya sumpah Gadjah Mada untuk mempersatukan Nusantara.

278 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya