Page 281 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

pembangunan pada masa demokrasi liberal karena terjadi
ketidakstabilan politik dan masa demokrasi terpimpin kehidupan politik
didominasi oleh Presiden Sukarno dan PKI. Dalam masa ini politik
menjadi panglima.
Dalam kunjungan ke Lampung, Juni 1968 mengemukakan agar
masyarakat meninggalkan pertentangan politik dan agama, sehingga
dapat dicapai stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak
pembangunan nasional. Dalam konteks ini Presiden Soeharto
menekankannya pentingnya Pancasila sebagai azas tunggal bagi
landasan setiap perilaku individu maupun masyarakat Indonesia. Pada
masa ini pula kemudian Pancasila ditasbihkan sebagai azas tunggal bagi
semua organisasi kemasyarakatan dan politik.

Salah satu gagasan terbesar masa Orde Baru adalah Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN) yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan
pembangunan. Sudah menjadi komitmen Orde baru bahwa sektor
ekonomi harus menjadi prioritas pembangunan, oleh karena pengalaman
tingginya tingkat inflasi dan merosotnya daya beli masyarakat. Orde
Baru menginginkan agar orientasi terhadap politik yang pada periode
yang lalu sebagai ‘panglima’ harus diganti dengan ekonomi. Kata
“pembangunan” menggantikan “revolusi”. Pembangunan yang akan
membawa bangsa Indonesia pada pemenuhan kebutuhan dasar, harus
diletakkan ke dalam perencanaan yang jelas dan bertahap. Dalam talian
itulah GBHN dirumuskan dan pembangunan setiap lima tahun (Pelita)
direncanakan dan dilaksanakan, serta dievaluasi untuk kemudian
disempurnakan dalam tahap-tahap berikutnya.

6.6. Jatidiri dan Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan faham
kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada
kesejahteraan rakyat, yang mengandung: unsur-unsur kesadaran
religious dan menolak atheism; kebenaran, kecintaan dan berlandaskan
budi pekerti yang luhur dan berkepribadian Indonesia; berkeseimbangan
dalam arti menuju keseimbangan, antara individu dan masyarakat,
antara manusia dengan Tuhannya, lahir dan batin.
Dalam Demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat
mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam
kebebasan itu harus selalu melekat tanggung jawab terhadap
kepentingan umum dan kepentingan bersama. Dalam Demokrasi

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 273