Page 278 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

ke arah yang ingin dicapai. Di saat Sukarno lebih suka
mengidentifikasikan dirinya sebagai “Pemimpin Besar Revolusi dan
Penyambung Lidah Rakyat” bukan sebagai Presiden/Kepala
Pemerintahan yang harus mengurus adminsitrasi pemerintahan, maka
ketika itu semakin jelas telah terjadi krisis dalam kehidupan sosial-politik
(Abdullah 2013:xxvii).

6.5. Dari Tragedi Nasional ke Pembangunan Nasional
Akhir masa pemerintahan demokrasi parlementer berujung pada
peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dinihari 1965. Suatu
aksi yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Tiga Puluh September
telah melakukan penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan
seorang perwira TNI. Tindakan kudeta terhadap pemerintah yang syah
itu telah menimbulkan gejoka politik yang berkepanjangan. Sejak itu
situasi krisis yang terus menerus menyebabkan ketidakstabilan
kehidupan sosial dan politik. Setelah mendapat desakan kuat dari massa
demonstrasi di akhir tahun 1965 dan awal 1966, maka Presiden Sukarno
memberikan Surat Perintah kepada Jendral Soeharto untuk mengambil
tindakan untuk mengatasi masalah bangsa tersebut.
Soeharto tidak menginginkan terjadinya goncangan yang lebih keras.
Pada bulan Juni 1966 dalam sidang umum ke IV MPRS menetapkan
keabsyahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Atas landasan
ini Soeharto mendapat mandat dari MPRS untuk menjalankan segala
sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan dalam masa transisi
kekuasaan.

Tampaknya Soeharto tidak mau mengambil suatu tindakan yang
terlampau drastis yang jelas akan menimbulkan ketegangan politik dan
yang akan menimbulkan pertentangan fisik karena Angkatan Bersenjata
akan terlibat di dalamnya, sehingga sebagian besar rakyat akan
terganggu hidupnya dan Orde Lama akan mendapat angin.
Terbentuklah “Kabinet Ampera” yang mau tidak mau masih
menunjukkan kompromi antara pikiran lama dan pendapat baru.
Beberapa tokoh yang dianggap dekat dengan Presiden Soekarno masih
masuk dalam kabinet ini, dan Soeharto ditetapkan sebagai Ketua
Presidium Kabinet/Menteri Utama Hankam.
Seminar Angkatan darat di Bandung merumuskan Orde Baru,
menghendaki suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis,

270 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya