Page 142 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 142
Penguasa Dai Nippon menolak semua tuntutan para pegawai pemerintah dan kerusuhan yang
Gubernur Pudja karena memegang teguh perintah tak terkendali. Gubernur Pudja sepakat dengan
dari Tokyo agar menjaga status quo hingga utusan usulan pemuda. Pada 6 Oktober 1945 dengan
Sekutu tiba di Bali untuk menerima penyerahan dikawal massa pemuda dan didampingi semua
Jepang secara resmi. Dengan penolakan itu, kepala kantor jawatan pemerintahan, Gubernur
beberapa raja di Bali menjadi ragu-ragu untuk Pudja mendatangi kediaman Minseibu Chōkan
mengambil sikap politik tertentu. Kondisi ini di Singaraja dan menyampaikan ultimatum yang
membuat Pudja dan Manuaba memutuskan untuk sudah dibicarakan. Awalnya pihak Chokan meminta
berkeliling Bali dan menggalang dukungan dari waktu 5 hari untuk mempertimbangkannya. Akan
masyarakat. tetapi,ketika melihat besarnya semangat dan
dukungan yang diperlihatkan massa di belakang
Kekuatan utama yang membantu jalannya roda Gubernur, mereka bersedia melakukan penyerahan
pemerintahan Gubernur Pudja dalam situasi kekuasaan dalam waktu dua hari.
vakum kekuasaan itu adalah kelompok pemuda.
Kerja sama antara pemerintah Pudja-Manuaba Dua hari kemudian Gubernur Pudja datang
dan pemuda menghasilkan perluasan basis-basis kembali ke kediaman Minseibu Chōkan dengan
Republik yang militan di sejumlah swapraja, diiringi demonstrasi massa yang lebih besar.
terutama di Badung, Buleleng, Jembranan, Kelompok pemuda bersama rakyat berbaris secara
dan Tabanan. Pada saat yang sama sudah teratur, mengibarkan bendera Merah Putih, dan
terbentuk pula BKR di Singaraja yang dipimpin meneriakkan merdeka berulang kali dan diselingi
oleh Daidanco I Made Putu dan di Denpasar dengan lagu-lagu perjuangan.Chōkan segera
oleh I Nyoman Pegeg pada 31 Agustus. Namun, melaksanakan upacara penyerahan kekuasaan
keterbatasan alat komunikasi dan transportasi kepada Gubernur Pudja. Pada 10 Oktober
membuat Gubernur Pudja dan Manuaba kesulitan Gubernur dan para pejabat pemerintah lainnya
menjangkau tokoh-tokoh yang tinggal di pulau- mengadakan rapat dengan raja-raja di Bali untuk
pulau lain dalam lingkup Sunda Kecil untuk menyampaikan kabar tentang proses serah terima
segera mengabarkan proklamasi kemerdekaan, dari penguasa militer Jepang kepada pemerintah
pembentukan provinsi baru, serta pendirian KNI. Republik. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa
Pada awal pemerintahannya, Gubernur Pudja para raja akan bekerja sama dengan KNI di
hanya sempat mengirim utusan dari Singaraja setiap daerah untuk mengelola administrasi
untuk menemui penguasa swapraja Bima-Dompu, pemerintahan di swapraja masing-masing dan
Sultan Muhammad Salahuddin, guna memperoleh mereka bertanggung jawab kepada Gubernur
dukungan darinya. Pudja.
Pada 1 Oktober 1945 berita tentang pengakuan Setelah penegasan status kepemimpinan sipil
atas Republik Indonesia dari Uni Soviet, Amerika menjadi lebih jelas, Gubernur Pudja mengirim
Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok tersiar di utusan, Hilan Tedjokusumo, ke Lombok, Sumbawa,
radio setempat. Kelompok pelajar dan pemuda dan Bima-Dompu, untuk membentuk KNI di kedua
menyambutnya dengan kegembiraan luar biasa daerah tersebut. Masyarakat berduyun-duyun
dan mengadakan pawai keliling kota untuk menghadiri rapat umum dalam rangka proklamasi
merayakannya. Mereka melihat perkembangan itu kemerdekaan dengan antusias kendati masih
sebagai kesempatan bagi pemerintahan Gubernur terdapat 3.000 tentara Jepang di Bali. Ancaman
Pudja untuk mendesak pejabat lokal Dai Nippon yang lebih besar sesungguhnya adalah kehadiran
menyerahkan kekuasaannya. Saat itu Gubernur balatentara Sekutu di sebagian wilayah Indonesia.
Pudja dan Manuaba baru kembali dari perjalanan Di Indonesia Timur hanya Bali, Lombok, dan
keliling Bali untuk mengabarkan proklamasi dan Sumbawa yang belum dikuasai. Hal ini karena
mendirikan KNI di daerah-daerah swapraja. Dengan Pasukan Sekutu yang diwakili oleh Australia dan
diwakili Ketua BKR, I Made Putu, kelompok pemuda Inggris datang bersama pasukan Belanda, yakni
mendorong Gubernur untuk mendesak penguasa NICA berikut perangkat administrasi sipilnya.
Jepang dengan ultimatum bahwa jika mereka Mereka melakukan provokasi untuk kembali
tidak segera menyerahkan kekuasaan kepada menguasai Indonesia.
pemerintah Republik akan terjadi pemogokan
128 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA