Page 39 - Ebook_Atlas Gubernur-

2.3 Menata Sumatra

Pada akhir Maret 1946 Hasan mempertimbangkan bertanggung jawab atas keamanan dalam
usulan Residen Sumatra Timur Laut, Siregar, daerahnya. Kepada residen diberi hak untuk
untuk memindahkan ibu kota dari Medan karena mengangkat pegawai kepolisian sampai tingkat
keadaan yang semakin rawan. Bersama dengan komandan.
rombongan kecil, Mohammad Hasan singgah
di Pematangsiantar untuk memantau kota itu Pada 22 Juli 1946, Hasan mengeluarkan Peraturan
sebagai pusat pemerintahan. Pada 12 April 1946 Gubernur Sumatra (PGS) 22 Juli 1946 tentang
Hasan menerbitkan ketetapan Gubernur Sumatra penetapan gaji pegawai negeri di Sumatra.
Nomor 8/MGS tentang pembentukan Dewan Hasan menetapkan gaji pegawai negeri sebesar
Perwakilan Rakyat Sumatra (DPS). dua pertiga dari gaji pegawai zaman Belanda.
Penetapan gaji pegawai di Sumatra sempat
Secara perlahan tata kelola pemerintah di Sumatra bertentangan dengan Peraturan Gaji Pegawai
mulai bergerak. Gubernur Hasan menetapkan yang dikeluarkan pemerintah pusat pada 1948.
peraturan dan menentukan hak residen-residen Dalam peraturan pusat disebutkan bahwa gaji
untuk mengangkat atau memberhentikan pegawai- presiden dan wakilnya sebesar 1.000 rupiah,
pegawai negara. Peraturan ini berlaku untuk menteri 750 rupiah, dan gubernur 650 rupiah.
semua jawatan, kecuali pertahanan. Hasan juga Dengan demikian, gaji Gubernur Hasan sebesar
mengangkat pegawai-pegawai yang bersangkutan 1.200 rupiah masih lebih besar jika dibanding gaji
atas usul residen masing-masing daerah. Residen Presiden Sukarno.

Peta wilayah Sumatra Utara. Dok. Repro buku: Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara.

ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA 25