Page 41 - Warta Bea Cukai Edisi Oktober 2018

OPINI

sebagai pusat organisasi kepabeanan dan cukai transaksi dalam sehari. Importir atau buyer
dunia, sekaligus sebagai langkah perbaikan yang ‘mengakali’ aturan sering membeli barang
perekonomian nasional, pemerintah melakukan dengan nilai di atas USD 100, tapi melakukan
penyesuaian terhadap pembebasan barang splitting atau pemisahan sehingga pengiriman
kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan dilakukan beberapa kali dengan membagi
no 112/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Atas nilai barang tersebut. Beliau juga mengimbau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/ kepada seluruh importir ataupun masyarakat
PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang untuk tidak lagi menggunakan peluang
Kiriman yang akan diberlakukan pada tanggal menjalankan bisnis splitting dan meminta agar
10 Oktober 2018. Tujuan peraturan tersebut segera mematuhi aturan yang baru.
adalah untuk menciptakan level of playing filed
antara produk dalam negeri yang mayoritas Menurut penulis, apa yang dilakukan
berasal dari IKM yang membayar pajak dengan pemerintah dalam menyikapi beberapa modus
produk impor melalui barang kiriman dan impor potensi pelanggaran tersebut sangat taktis dan
distributor melalui jalur kargo umum yang serius. Pemerintah mencoba mencari inovasi
masih beredar di pasaran. Batas pembebasan demi memaksimalkan penerimaan negara yang
USD 75 ini diberlakukan ke semua barang akan berguna bagi kemajuan bangsa. Namun,
kiriman kecuali buku, sesuai dengan Pasal 20 niat baik pemerintah ternyata belum tentu
ayat (2) peraturan baru, yang menyebutkan direspon baik oleh masyarakat. Berdasarkan
bahwa penetapan pembebanan tarif bea masuk pengamatan penulis dari beberapa sosial media,
dikecualikan terhadap impor barang kiriman tak sedikit yang mengeluhkan penurunan batas
berupa buku. Biaya transaksi yang dikenakan pembebasan bea masuk tersebut. Masyarakat
pada peraturan ini tetap sama dengan menganggap pemerintah memeras rakyat,
peraturan yang sebelumnya yaitu, bea masuk membatasi belanja e-commerce, mematikan
7,5 %, PPh 10%, dan PPN 10%, hanya saja batas bisnis usaha, membuat rumit mekanisme
pembebasannya yang berbeda. Pada peraturan e-commerce dan beberapa tanggapan negatif
lama berlaku batas pembebasan bea masuk lainnya.
sebesar USD 100 per orang per hari, sedangkan
peraturan baru berlaku maksimal USD 75 per Sebagai penulis, tentu saja saya ingin
orang per hari. Pembebasan bea masuk juga meluruskan dan memberikan pemahaman
berlaku bagi setiap penerima barang lebih kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak
dari satu kali pengiriman dalam sehari, selama seperti apa yang mereka pikirkan. Pemerintah
nilai pabean atas keseluruhan barangnya tidak menurunkan batasan tersebut, dalam rangka
lebih dari USD 75. Sehingga apabila masyarakat meningkatkan potensi penerimaan Negara
membeli barang luar negeri lebih dari USD 75, untuk pembangunan bangsa dan sebesar-
maka akan dikenakan bea masuk beserta PDRI. besarnya kemakmuran rakyat. Apabila kita
Perlu diketahui juga bahwa batas USD 75 itu membuka mata hati lebih lebar, kita dapat
hanya berlaku pada Free On Board nya saja, menemukan beberapa benefit diberlakukannya
belum termasuk biaya lainnya seperti ongkos kebijakan yang baru, yaitu :
kirim terhadap barang yang dibeli.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru 1.Mengendalikan defisit neraca
Pambudi, aturan baru tersebut akan efektif perdagangan yaitu terkait dengan
mengurangi mereka yang selama ini ‘mengakali’ threshold atau batasan dari pembebasan
peraturan dengan memanfaatkan fasilitas de bea masuk dan pajak impor untuk barang
minimus value. De minimus value merupakan kiriman. Perlu diketahui oleh masyarakat
pembebasan nilai bea masuk atau nilai cukai bahwa keadaan Negara sedang defisit dan
dengan batas tertentu atas barang impor, yang apabila dibiarkan saja akan berbahaya bagi
semula ditetapkan USD 100 dan tanpa batasan keseimbangan perekonomian Negara;

Volume 50, Nomor 9, September 2018 - Warta Bea Cukai | 39