Page 40 - Warta Bea Cukai Edisi Oktober 2018

OPINI

Penyesuaian De Minimis Value

Barang Kiriman, Bukanlah Ajang

Pemerasan Rakyat

Dewasa ini transaksi pembelian barang dari luar negeri (e-commerce)
semakin marak terjadi. Bahkan e-commerce telah menjadi life style
masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang luar negeri
yang dikenal high quality, branded, melalui sistem online yang sangat
mudah dilakukan di manapun dan kapanpun. Secara definisi, e-commerce
merupakan perdagangan elektronik berupa aktivitas pembelian,
penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan memanfaatkan sistem
elektronik melalui internet atau jaringan komputer. Salah satu contoh
dari kemajuan teknologi yang memanjakan setiap elemen masyarakat
khususnya Indonesia yang lebih memilih membeli produk luar negeri dari
pada produk dalam negeri.
Sampai dengan detik ini, masyarakat sering kali masih menggunakan prinsip
“high quality, low price” sebagai dasar mencari celah agar memperoleh
barang luar negeri berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Modus yang
terjadi di masyarakat, adalah adanya pemecahan dokumen pembelian
terhadap barang e-commerce yang berujung pada penghindaran pajak.
Tentu saja hal ini membuat kerugian besar bagi Negara, karena yang
seharusnya Negara memperoleh penerimaan dari barang yang dibeli
melebihi batas pembebasan, namun tidak memperoleh sepeser rupiah
pun dari barang milik pembeli “nakal” tersebut.

Aturan lama memang diakui masih menyediakan celah bagi
para pembeli/importir untuk memecah dokumen barang
kiriman supaya mendapatkan pembebasan bea masuk. Bahkan
berdasarkan informasi terkait, dalam setahun Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mengidentifikasi
10.000 potensi-potensi pelanggaran tersebut.
Akibat kelonggaran peraturan tersebut, DJBC
tidak dapat menindak potensi pelanggaran
karena celah tersebut membuat apa yang
dilakukan importer tidak benar-benar salah.
Sehingga potensi penerimaan bea masuk dan
pajak dalam rangka impor (PDRI) tidak dapat
diupayakan secara optimal.

Melihat banyaknya modus pelanggaran
pada e-commerce, membuat
Pemerintah tidak tinggal diam
untuk mencari solusi terbaik.
Mengacu pada rekomendasi
World Customs Organization

38 | Volume 50, Nomor 9, September 2018 - Warta Bea Cukai