Page 49 - Warta Bea Cukai Edisi Oktober 2018
P. 49

PERATURAN



            Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK/04/2018

                Tentang  Perdagangan  Barang Kena Cukai Yang  Pelunasan Cukainya Dengan
                    Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Lainnya.






             Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  67/PMK.04/2017  ditetapkan  dalam  rangka  perumusan
             kebijakan  tarif  cukai  hasil  tembakau  tahun  2018,  telah  ditetapkan  dalam  PMK  Nomor  146/
             PMK.10/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang di dalam pasal 19 Peraturan Menteri
             tersebut mengatur tentang Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang meliputi meliputi
             Ekstrak  dan  Esens  Tembakau,  Tembakau  Molasses,  Tembakau  Hirup  (Snuff  Tobacco),  dan
             Tembakau Kunyah (Chewing Tobacco), dimana  tarif yang akan dikenakan sebesar 57 persen.
             Pengaturan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Nomor  PER-37/BC/2017
             tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mengatur tentang pemberlakuan
             tarif cukai HPTL sebesar 57% dari Harga Jual Eceran (HJE) sejak 1 Juli 2018.

             Dengan telah diundangkannya PMK yang mengatur tentang tarif cukai HPTL tersebut, tentu saja
             harus diikuti dengan aturan mengenai mekanisme perdagangannya. Pengaturan perdagangan
             BKC selama ini telah diatur dalam PMK Nomor 62/PMK.04/2014 tentang Perdagangan Barang
             Kena Cukai  yang Pelunasan  Cukainya Dengan  Cara pelekatan  Pita Cukai  Atau  Pembubuhan
             Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, namun belum mengakomodir aturan mengenai perdagangan
             HPTL  tersebut  diatas, sehingga dipandang  perlu  untuk melakukan  penyempurnaan  terhadap
             Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Adapun Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam
             Peraturan dimaksud, antara lain:

             1.Latar belakang dan gambaran umum perlunya membuat ketentuan mengenai Perdagangan
               BKC, antara lain:
               a.  Amanat Pasal 29 ayat (3) UU Cukai mengenai, pelunasan BKC dengan cara pelekatan pita
                 cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
               b. Mengakomodir pengaturan jenis dan tarif HPTL telah diatur di dalam PMK Nomor 146/
                 PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
               c.  Penyempurnaan  PMK  62/PMK.04/2014  tentang  Perdagangan  Barang  Kena  Cukai  Yang
                 Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan
                 Lainnya

             2. Maksud dan tujuan penyusunan PMK 67/PMK.04/2017 di maksud, guna.
               a. Dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai perdagangan BKC;
               b. Memberikan keseragaman mengenai isi dan desain kemasan BKC untuk penjualan eceran;
               c. Memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha BKC menjalankan kegiatan perdagangan
                 BKC yang belum diatur dalam PMK sebelumnya.

             3. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan dimaksud antara lain:
               a. Penambahan definsi jenis Hasil Tembakau di ketentuan umum;
               b. Pengaturan isi kemasan untuk jenis BKC termasuk didalamnya HPTL;
               c. Pengecualian ketentuan kemasan HPTL;
               d. Pengecualian desain kemasan BKC untuk ekspor;
               e. Relaksasi waktu penerapan aturan untuk perdagangan HPTL.




                                                  Volume 50, Nomor 9, September 2018 - Warta Bea Cukai | 47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54