Page 155 - BD - SDM Manajer Buku 2

144 Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Manajer

penghargaan masa kerja (UPMK) diatur lebih lanjut pada pasal
156 ayat (3). Terakhir, pasal 156 ayat (4) mengatur tentang uang
penggantian hak (UPH).

Uang penggantian hak ini terdiri dari hak cuti yang belum
diambil oleh karyawan, ongkos pulang bagi karyawan ke tempat
ia pernah diterima kerja, dan penggantian uang perumahan dan
perawatan. Tidak hanya terbatas pada hal ini, uang penggantian
hak juga bisa meliputi hal-hal lain. Hal itu tergantung yang tertulis
dalam perjanjian kerja.

Perlu diketahui, dalam melakukan pemutusan hubungan
kerja akibat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan,
perusahaan tidak bisa melakukannya secara langsung, tapi
bertahap. Perusahaan harus terlebih dahulu memberikan surat
peringatan (SP) 1, 2, dan 3.

Karyawan yang mengundurkan diri atau karyawan yang
mengajukan resign tidak akan mendapatkan uang pesangon
maupun uang penghargaan masa kerja. Hal tersebut disebabkan
karena resign tidak berkaitan dengan kepentingan perusahaan,
tetapi murni dari keinginan karyawan sehingga ia hanya akan
mendapat uang penggantian hak dan uang pisah. Hal ini diatur
secara lengkap dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 162
ayat (1) dan (2). Besar uang pisah harus ada diatur dalam PK, PP
atau PKB
Untuk besarnya uang penggantian hak, hal tersebut lebih
lanjut diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156
ayat (4). Sedangkan untuk uang pisahnya sendiri, hal tersebut bisa
dilihat pada perjanjian kerja. Biasanya, uang pisah ini dibedakan
berdasarkan berapa tahun lamanya karyawan tersebut
berkontribusi untuk perusahaan.