Page 94 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian dari Provinsi, dapil DPRD Provinsi
adalah Kabupaten/Kota dan gabungannya, dan dapil DPRD Kabupaten/Kota
adalah kecamatan dan gabungannya. Sedangkan jumlah kursi yang
disediakan adalah 550 kursi di Pemilu 2004, 560 kursi di Pemilu 2009 dan di
Pemilu 2014, dan 575 kursi di Pemilu 2014 (lebih jauh, lihat Santoso dan
Budhiati 2019).

Di Pemilu 1999, setiap Kabupaten/Kota minimal menyediakan 1 kursi.
Sedangkan Pemilu 2004 mengatur adanya 3-12 kursi di setiap dapil. Untuk
Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 memiliki pengaturan 3-10 kursi. Sedangkan
jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan
proporsi jumlah penduduk.

Tabel 3.6. Perbandingan Kursi DPR dari Pemilu 1955-Pemilu 2019

Pemilu Jumlah Anggota DPR Jumlah Anggota DPR Diangkat oleh Pemerintah
Dipilih Dari Pemilu
1955 260 -
1971 360 100 (75 dari ABRI dan 25 dari non-ABRI)
1977 360 100 (75 dari ABRI dan 25 dari non-ABRI)
1982 365 (75 dari ABRI dan 21 dari non-ABRI)
1987 400 (100 dari ABRI)
1992 400 (100 dari ABRI)
1997 425 (75 dari ABRI)
1999 462 -
2004 550 -
2009 560 -
2014 560 -
2019 575 -

Sumber: Sekretariat Jenderal KPU, 2010 dan dari berbagai sumber

Problematika dalam pembuatan dapil terlihat di Pemilu 2009 dan di Pemilu
2014. Misalnya yang terjadi di Dapil Jabar III di Pemilu 2009, dimana Kota
Bogor digabungkan dengan Kabupaten Cianjur. Padahal Kota Bogor
memiliki wilayah administrasi yang dikelilingi oleh Kabupaten Bogor.
Contoh lain adalah Dapil Kalsel II di Pemilu 2009, dimana Kota Banjarmasin
disatukan dengan Kota Banjarbaru. Padahal kedua daerah tersebut

78 BAB 3 – SISTEM PEMILU