Page 93 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Pembangunan (PPP). Sedangkan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai
Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik
sebagai peserta Pemilu 1971 dipaksa bergabung ke dalam Partai Demokrasi
Indonesia (PDI). Kedua, dalam proses pencalonan, intervensi pemerintah
sangat besar. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Litsus (Penelitian
Khusus). Pada awalnya, hal ini digunakan sebagai instrumen pemerintah
saat itu untuk memastikan bahwa setiap pejabat publik terbebas dari
pengaruh PKI dan ideologi komunisme. Namun demikian, dalam
perkembangannya, instrumen ini juga diwarnai oleh unsur subyektivitas
yang sangat kuat (like and dislike). Hampir dapat dipastikan, dengan
demikian, bahwa calon di nomor urut kecil adalah mereka yang memiliki
sikap loyal dan sesuai dengan garis politik dari pemerintah. Ketiga, Parpol
melakukan proses pencalonan yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur
Parpol sebelum adanya kebijakan fusi. Tidak jarang, hal ini juga melahirkan
friksi di internal PPP dan PDI.

Terkait dengan model pemberian suara, surat suara pada pemilu-pemilu di
periode Orde Baru adalah berisikan nomor, nama dan tanda gambar parpol.
Kemudian, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos Parpol
peserta pemilu, yaitu PPP, Golongan Karya (Golkar), dan PDI.

Sedangkan pemenang ditentukan melalui pembagian jumlah suara Parpol
atau gabungan Parpol dengan BPP di daerah pemilihan masing-masing.
Penggabungan suara dapat dilakukan sebelum diselenggarakannya
penghitungan suara. Kursi diberikan kepada para calon sesuai dengan
urutan dalam daftar calon dari nomor urut terkecil ke nomor urut terbesar
sampai kursi habis terbagi.

3. Dari Pemilu 1999 ke Pemilu 2014 serta Pemilihan Kepala Daerah
Langsung Sejak 2005-2013

Sama dengan periode-periode sebelumnya, pemilu-pemilu legislatif di masa
Reformasi menggunakan sistem perwakilan berimbang. Pada Pemilu 1999,
dapil DPR adalah Provinsi, dapil DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota, dan
dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan. Sedangkan jumlah kursi
untuk DPR yang diisi adalah 462 kursi. Sedangkan di Pemilu 2004-2014, dapil

BAB 3 – SISTEM PEMILU 77