Page 90 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Metode konversi suara ke kursi juga sangat terkait dengan isu keterwakilan
berlebih (over-representation) dan keterwakilan yang kurang (under-
representation). Yang pertama mengacu pada sebuah kondisi yang dialami
oleh peserta pemilu dimana proporsi kursi lebih banyak daripada proporsi
suara. Sedangkan yang kedua merujuk pada sebuah kondisi dimana proposi
kursi lebih sedikit daripada proporsi suara.

Tabel 3.5. Pembagian Suara Versi Metode Kuota Droop

Kursi dari Kuota
Partai Suara Kuota Hare Kursi Sisa Total Kursi
Penuh
A 42.000 2,94 2 1 3
B 31.000 2,17 2 0 2
C 15.000 1,50 1 0 1
D 12.000 0,84 0 0 0

TOTAL 100.000 7,00 5 1 6
Keterangan: Simulasi untuk sebuah dapil dengan 4 parpol yang memiliki total 100 ribu
suara dan yang menyediakan 6 kursi.
Sumber: Lijphart, 1995

5. Ambang Batas

Terdapat beberapa konsep ambang batas, diantaranya adalah ambang
batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pemilu (electoral
threshold), dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
Ambang batas parlemen adalah persentase minimal yang dipersyaratkan
bagi para peserta pemilu agar suara mereka dapat dikonversi menjadi kursi
di parlemen. Ambang batas pemilu adalah persentase minimal di dalam
sebuah pemilu agar peserta pemilu dapat mengikuti pemilu berikutnya.
Sedangkan ambang batas pencalonan presiden adalah persentase minimal
(suara dan kursi) yang wajib dimiliki oleh Parpol-Parpol agar mereka dapat
mencalonkan presiden/wakil presiden di dalam pilpres secara langsung.

6. Waktu Penyelenggaraan Pemilu

Menurut Surbakti, Supriyanto, dan Asy’ari (2011), terdapat setidaknya tiga
alternatif penyelenggaraan pemilu, masing-masing dengan kelebihan dan
kekurangannya terkait proses pemilu dan hasil pemilu. Pertama adalah
pemilu serentak nasional, dimana pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada

74 BAB 3 – SISTEM PEMILU