Page 92 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Untuk model penyuaraan Pemilu DPR, surat suara di Pemilu 1955 berisikan
nomor, nama dan tanda gambar peserta pemilu, serta nomor dan nama-
nama calon. Sedangkan pemberian suara dilakukan dengan memilih tanda
gambar peserta pemilu atau memilih calon atau memilih tanda gambar
peserta pemilu dan calon sekaligus (Effendi 2016).

Terkait dengan penetapan pemenang untuk Pemilu DPR, masih menurut
Effendi (2016), jumlah kursi diberikan kepada para peserta pemilu sesuai
dengan perolehan jumlah suaranya dibagi dengan Bilangan Pembagi
Pemilih (BPP) di masing-masing dapil. Jika masih terdapat kursi sisa, maka
pembagian kursi tersisa didasarkan pada urutan sisa suara terbanyak
berikutnya.

2. Pemilu-Pemilu Orde Baru

Pemilu di Periode Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982,
1987, 1992, dan 1997. Pemilu-pemilu yang penuh dengan rekayasa tersebut
diselenggarakan untuk memilih sebagian anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kotamadya, karena tidak semua anggota lembaga
legislatif saat itu dipilih melalui pemilu. Sistem yang digunakan adalah
Sistem Perwakilan Berimbang. Sebagai tambahan informasi, tidak ada
pilpres secara langsung saat itu.

Dapil di pemilu DPR adalah Provinsi, dapil di pemilu DPRD Provinsi adalah
Kabupaten/Kotamadya, dan dapil di pemilu DPRD Kabupaten/Kotamadya
adalah kecamatan. Jumlah kursi untuk DPR yang diisi dari hasil pemilu
adalah 360 kursi di Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, 365 kursi di Pemilu 1982,
400 kursi di Pemilu 1987 dan Pemilu 1992, dan 425 kursi di Pemilu 1997.
Sedangkan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotamadya
sesuai dengan proporsi jumlah penduduk.

Terkait dengan pencalonan di pemilu-pemilunya Orde Baru, beberapa
fenomena perlu untuk didiskusikan. Pertama, kebijakan fusi atau
penggabungan Parpol pasca Pemilu 1971 oleh pemerintah, dimana Partai
Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat
Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam (Perti) sebagai peserta Pemilu 1971
dipaksanakan oleh pemerintah untuk bergabung di dalam Partai Persatuan

76 BAB 3 – SISTEM PEMILU