Page 38 - e-Modul Sejarah SMK MST-2
P. 38
B. PERKEMBANGAN KEHIODUPAN POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI
BANGSA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Perkembangan Politik/Pemerintahan Namun pada perkembangannya, pada masa
pada Masa Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin, justru terjadi
pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945
dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik
karena terpusat pada Presiden saja.
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Kondisi tersebut menjadikan posisi Presiden
Presiden 5 Juli 1959. sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk
pelanggaran terhadap UUD 1945 pada masa
Demokrasi Terpimpin di antaranya adalah
sebagai berikut.
1). Prosedur pembentukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden,
seharusnya dipilih melalui pemilu.
2). Prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan
Adapun isi dari Dekrit Presiden tersebut adalah Agung Sementara (DPAS), karena lembaga ini
dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai
UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; oleh Presiden. Padahal, tugas dari DPAS adalah
dibentuknya MPRS dan DPAS. memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan
memberi usulan kepada pemerintah.
Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit 3). Prosedur pembentukan Dewan
Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong
Indonesia, bahkan DPR menyatakan diri bersedia (DPRGR), karena anggota DPRGR ditunjuk oleh
untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru
dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden
1959, berakhirlah Demokrasi Liberal dan tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR
digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. tidak dapat memberhentikan Presiden.
Demikian pula mulai saat itu, sistem Kabinet 4). Penetapan manifesto politik Republik
Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan
Kabinet Presidensial. Negara (GBHN). Seharusnya GBHN disusun dan
ditetapkan oleh MPR.
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertujuan 5). Pengangkatan presiden seumur hidup.
untuk menata kembali kehidupan politik dan 6). Penyimpangan politik luar negeri bebas aktif.
pemerintahan yang tidak stabil pada masa Penyimpangan ini dilakukan dengan melaksanakan
Demokrasi Liberal berdasarkan UUD 1945. politik poros yaitu membentuk Poros Jakarta-
Co e-Modul SMK kls X 38
Sejarah Indonesia Bab-1 Semester 2
