Page 420 - Toponim sulawesi.indd

406 Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi

yang sulit ditundukkan. Mereka juga tidak pernah mematuhi kontrak,

setidaknya pasal-pasal yang mewajibkan mereka untuk berlayar dengan
surat ijin dari Kompeni, dan yang melarang mereka mengijinkan perahu

yang berlayar tanpa surat ijin Kompeni. Tetapi selain itu mereka membanth
bahwa dalam kasus lain mereka bersedia membantu Kompeni atau Bone
serta membuktikan kesanggupannya untuk membantu Kompeni demi

status dan wibawa mereka. 30

7.4.4 Mamuju Sebagai Ibu Kota Pemerintahan

Mamuju sebagai ibu kota pemerintahan pada empat zaman, yakni

masa Kolonial, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan Masa Provinsi
Sulawesi Barat. Setelah masa Kerajaan, masa kolonial Belanda yang
menduduki Mandar termasuk Mamuju menjadikan Mamuju sebagai salah

satu kota pantai yang penting di Pulau Sulawesi.

Pada tahun 1906, pemerintahan Hindia Belanda sudah mulai
memasuki Mandar. Wilayah Mandar dijadikan sebagai wilayah afdeling,

yakni Afdeling Mandar yang membawai empat Onder Afdeling, yakni:
Onder Afdeling Majene di Majene, Onder Afdeling Polmas di Polmas, Onder

Afdeling Mamasa di Mamasa, dan Onder Afdeling Mamuju di Mamuju. Hindia
Belanda memilih ibukota afdeling Mandar di Mamuju karena letaknya yang
strategis di pinggir laut yang memiliki lekukan teluk dan mudah dijangkau

dari Laut dan juga berada di pertengahan jalan lurus dari Mamuju Utara ke
bahagian Selatan. Pada masa Kolonial Belanda, dinyatakan bahwa:

“Pedalaman Mamuju, ketika penguasa bersama hadatnya
pada tanggal 19 Agustus 1909 membuat Pelakat Pendek, kondisi
perlahan-lahan membaik. Kepercayaan kepada pemerintah
perlahan-lahan meningkat, yang terbukti dari kenyataan bahwa
berbagai suku Toraja yang saat itu melarikan diri kembali

30 Beknopte Geschiedenis Van Het Makassaarsche Celebes en Onderhoorigheden, TNI,
jilid I, th. X, 1848, hlm. 57.