Page 15 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI
P. 15
LAPORAN UTAMA
Menurut Z. Ari in Nurdin, Dewan kan sahnya proses perwakafan
Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia, sepanjang telah memenuhi syarat
“Menggunakan terdapat beberapa permasalahan dan rukun wakaf yang diatur oleh
pendekatan yang dikemudian hari dapat ikih Islam. Persoalan keharusan
untuk melakukan ikrar wakaf di
menimbulkan sengketa perwakafan,
Dahrendorf, faktor antara lain: (1) Wakaf tidak dilakukan hadapan Pejabat Pembuat Akta
di hadapan PPAIW atau pejabat Ikrar Wakaf atau Pejabat lain yang
utama penyebab umum yang berwenang; (2) Tanah ditunjuk cenderung diabaikan.
terjadinya sengketa wakaf tidak didukung serti ikat Akibatnya, bukti-bukti autentik yang
atau bukti kepemilikan yang sah; menguatkan terjadinya perwakafan
wakaf adalah (3) harta benda wakaf (tanah) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
masalah struktur” dibaliknamakan/didaftarkan atas perundang-undangan dina ikan.
nama nazhir kepada BPN, sehingga
Hal ini kemudian juga menggam-
nama pemilik yang tercantum dalam bar kan adanya pertentangan yang
serti ikat tersebut masih nama wakif; diametral antara nilai agama di satu
theory) Ralf Dahrendorf, dimana (4) Tanah wakaf tidak diberi batas sisi dan nilai hukum positif di sisi yang
penyebab terjadinya sengketa yang jelas atau ditelantarkan oleh lain. Pemenuhan terhadap aspek-
dapat dikategorikan menjadi lima nazir, sehingga berpotensi terjadi aspek yang bersifat keagamaan tidak
faktor, yakni masalah sumber daya sengketa batas-batastanah wakaf; ditindak lanjuti dengan aspek-aspek
(resources), masalah kepentingan dan (5) Perubahan peruntukan harta administratif secara hukum.
kebutuhan yang berbeda (interests benda wakaf tanpa izin pejabat yang Hal lain yang juga terkait dengan
and need), masalah nilai (values), berwenang; (6) Pembebasan dan/ masalah struktur dan masalah nilai
masalah hubungan dan informasi atau penukaran tanah wakaf tanpa di atas adalah kuatnya dugaan adanya
(relationship and information), dan izin menteri agama; (7) Diwariskan masalah hubungan dan informasi,
masalah struktur (structure). (Nur atau dijual oleh ahli waris wakif; dan terutama berkait dengan wakif
Fadhilah, tt : 9) (8) Adanya anggota nazhir atau ahli dengan ahli warisnya. Akibatnya,
Ambillah contoh sekali lagi waris wakif/nazhir yang tidak setuju timbul persepsi di kalangan ahli
dengan sengketa soal status tanah dengan susunan nazhir pengganti. waris bahwa proses perwakafan tidak
wakaf oleh ahli waris wakif terhadap Adapun terkait dengan sebab- pernah terjadi atau pernah terjadi
nazir. Selain karena masalah nilai sebab terjadinya sengketa wakaf namun mengalami kecacatan secara
sumber daya lahan dan masalah yang berujung di meja hijau, setelah hukum.
informasi yang telah diuraikan menelaah secara seksama putusan- [Mohammad M. Noor, Ade Firman Fathoni, Achmad Cholil]
diatas, juga dapat terjadi karena putusan yang disebutkan diatas,
pilihan antara kepentingan ahli redaktur berkesimpulan bahwa Daftar Bacaan
waris akan penguasaan sumber daya faktor-faktor penyebabnya adalah Buku
bernilai ekonomis tinggi dengan sebagaimana tergambar dalam tabel Fadhilah, Nur, “Sengketa Tanah Wakaf: Faktor
kebutuhan untuk mempertahankan di bagian akhir artikel ini. Pemicu dan Strategi Penyelesaiannya”,
fungsi wakaf secara agama dan Mencermati sebab-sebab terjadi- dalam http://www.academia.edu/
diunduh tanggal 27 Februari 2017
sosial. nya sengketa wakaf sesuai dengan
Sementara masalah nilai dapat yang terurai dalam tabel tersebut,
berbentuk adanya benturan antara jika ditelaah dengan menggunakan
nilai agama dan nilai hukum positif, pendekatan Ralf Dahrendorf, tampak
dimana ketidaksesuaian antara jelas bahwa faktor utama terjadinya
keduanya mengakibatkan harta benda sengketa adalah masalah struktur.
wakaf yang tidak beralas hukum Masalah ini berkait dengan perbedaan
positif menimbulkan kerentanan persepsi masyarakat dan pemerintah
sengketa. Kenyataan ini dapat selaku regulator perwakafan perihal
berhimpit dengan faktor struktur tata cara perwakafan.
dimana terdapat perbedaan persepsi Umumnya, prosedur dan tata
antara masyarakat dan pemerintah cara perwakafan menggunakan pen-
mengenai tata cara pewakafan. dekatan tradisional yang mengandai-
MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 13
