Page 18 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

wakaf tersebut tentu berdampak Pendekatan ϐikih benda wakaf sebagai bagian dari
pada kompleksitas sengketa wakaf Contoh putusan sengketa wakaf unsur yang harus dipenuhi dalam
yang masuk kepengadilan agama. yang pertimbangan utamanya pelaksanaan wakaf. Tujuannya adalah
Sehingga menuntut hakim memahami merujuk kepada ikih dapat ditilik untuk meminimalisir terjadinya
secara lebih mendalam berbagai dalam Putusan Pengadilan Agama penyalahgunaan wewenang oleh
ketentuan hukum dan peraturan (PA) Surabaya Nomor 3862/ nazhir dalam mengelola wakaf.
perundang-undangan yang berkaitan Pdt.G/2010/PA.Sby. Kasus posisi Wakaf bersyarat secara teoritis
dengan perluasan harta benda wakaf perkara tersebut berawal dari gugatan dan praktik jauh berbeda dengan
tersebut. dari ahli waris si wakif yang keberatan praktik wakaf mutlak. Dalam
Berikut ini akan dikaji tentang karena pemanfaatan benda wakaf wakaf mutlak terdiri dari dua
beberapa problem dan tantangan oleh nazhir dianggap melenceng dari bentuk, yakni praktik wakaf yang
yang dihadapi hakim pengadilan tujuan awalnya. Akhirnya PA Surabaya dalam mengikrarkannya tanpa
agama dalam penyelesaian sengketa memutus dengan membatalkan akta menyebutkan sama sekali kemana
wakaf, baik terkait dengan dinamika ikrar wakaf, ikrar wakaf, dan surat harus digunakan dan ada pula praktik
penerapan hukum materiil dan formil, pengesahan nazhir yang diterbitkan yang dalam mengikrarkannya hanya
tuntutan penguatan pemahaman oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan tempat pemanfaatan
interdisipliner, serta pengesahan Tambaksari Surabaya. Putusan wakaf secara umum tanpa
wakaf dikaitkan dengan kompetensi tersebut semakin dikukuhkan melalui menjelaskan objek penggunaannya
absolut dan kesahihan nilai putusan Pengadilan Tinggi Agama secara khusus.
pembuktian saksi istifadhah. Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2011/ Dalam mazhab Sya i’i seperti yang
Menilik beberapa putusan PTA. Sby. dikemukakan Abu Ishak Al Syirazi
sengketa wakaf di Pengadilan Agama, Hakim dalam pertimbangannya dalam karyanya Al Muhazzab terdapat
dominasi rujukan pertimbangan menggunakan kaidah istishab, yakni perbedaan pendapat. Pendapat
hakim cukup beraneka ragam. Ada dengan menjadikan hukum yang pertama mengatakan ikrar wakaf
yang merujuk kepada ikih, peraturan sudah ada sebelumnya tetap menjadi seperti itu tidak sah karena tidak
perundang-undangan, dan ada pula hukum hingga sekarang sampai ada menyebutkan siapa yang berhak dan
yang menggabungkan keduanya. dalil yang menunjukkan adanya ke mana harus diberikan manfaatnya.
Di negara yang menganut sistem perubahan. Sehingga hukum wakaf Pendapat kedua, dan berlaku di
civil law seperti Indonesia hakim yang berlaku dan melekat dalam kalangan Sya i’iyah, wakaf semacam
memang terikat dengan undang- perkara tersebut adalah hukum wakaf ini sah hukumnya. Alasannya praktik
undang. Namun hakim juga wajib yang telah dinyatakan oleh wakif wakaf adalah untuk meninggalkan
menggali dan memahami nilai hidup dalam pernyataan wakafnya yang hak milik dari harta yang dimilikinya.
dan keadilan yang ada di tengah notabene belum pernah dicabut atau Adapun soal kemana harus digunakan,
masyarakat. Ketika hakim tidak dibatalkan. sudah dianggap termasuk ke dalam
menemukan nilai keadilan dalam ikrar wakaf itu sendiri yang sejalan
aturan perundang-undangan, maka Wakaf bersyarat dengan tujuan disyariatkannya wakaf,
tugas hakim melakukan contra legem Pembahasan seputar peruntukan yakni di jalan Allah (Departemen
dan memilih rujukan lain seperti benda wakaf sebagaimana menjadi Agama RI, 2002: 6-7).
ikih. pokok sengketa perkara Nomor 3862/
Pendekatan tersebut tetap Pdt.G/2010/PA.Sby di atas, dalam Pendekatan legalistik
memiliki nilai ijtihadi sepanjang literatur ikih erat kaitannya dengan Putusan sengketa wakaf yang
tujuannya berada dalam koridor wakaf bersyarat. Wakaf bersyarat menggunakan pendekatan positivistik
penegakan keadilan substantif. Oleh memiliki arti pihak yang berwakaf dapat ditilik dalam perkara Nomor
karena itu, dapat ditegaskan bahwa ketika berikrar telah menentukan 114/Pdt.G/2012/PTA. Mks. Kasus
tidak selamanya berorientasi kepada secara khusus dan rinci bagaimana tersebut bermula dari gugatan para
ikih itu bermakna negatif. Tidak penggunaan harta wakaf dan kepada ahli waris dari wakif yang keberatan
selamanya pula legal oriented selalu siapa manfaat tersebut diberikan. karena nazhir tidak juga membangun
dimaknai hakim sebagai cerobong Wakaf bersyarat tersebut selaras sarana pendidikan di atas tanah
undang-undang sepanjang judicial dengan Pasal 6 huruf (e) UU No. wakaf tersebut sebagaimana janjinya.
activism yang dilakukan dalam 41/2004 tentang Wakaf yang Sehingga Penggugat memohon majelis
kerangka menegakkan keadilan. memasukkan peruntukan harta hakim membatalkan wakaf tersebut.

16 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017