Page 22 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

CITA-CITA

PENEGAKAN

HUKUM WAKAF

DI INDONESIA

Masalah wakaf di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
masih didominasi oleh sengketa wakaf tanah. Sengketa tersebut
secara garis besar disebabkan oleh dua hal, yaitu status

tanah wakaf dan perbuatan atas tanah wakaf tersebut. Lalu,
apakah penegakan hukum wakaf dapat berjalan efektif?

ukum wakaf dapat tegak wakaf tanah, seperti telah dibahas pemanfaatannya (Siregar, 2012: 283-
efektif jika dilandasi tiga dalam laporan utama kedua. Selain 4).
hal sebagai sistemnya, itu, dalam penegakan hukum wakaf, Undang-Undang Wakaf juga belum
Hantara lain struktur, persoalan regulasi maupun persoalan mengakomodir instrumen gugatan
substansi, dan budaya. Menurut sosial juga masih menjadi kendala. class action untuk memberikan ruang
Lawrence M. Friedman (2001: 21), Menurut Siregar, terdapat tiga bagi masyarakat dalam melakukan
lembaga penegak hukum dalam hal hambatan dalam penerapan Undang- pengawasan tujuan wakaf dalam
ini Pengadilan Agama/Mahkamah Undang Wakaf. Pertama, masih hal terdapat persekongkolan antara
Syar’iyah berwenang mengadili terdapat tanah wakaf yang tidak wakif dan nazhir untuk melakukan
perkara wakaf dan telah memutus memenuhi persyaratan seperti perubahan peruntukan wakaf yang
perkara-perkara wakaf tersebut. ketentuan PP No. 28 Tahun 1977, memberikan keuntungan kepada
Substansi hukum wakaf diakomodir sehingga terdapat data-data tanah kedua belah pihak (291-292).
dalam UU Nomor 41/2004 tentang wakaf dimiliki orang lain yang tidak Menurut Amin Summa (2013 :
wakaf, saat ini undang-undang itu berhak, menjadi sengketa dan tidak 178), inventarisasi problematika
menjadi acuan bagi penegak hukum dapat dimanfaatkan sebagaimana wakaf senyatanya harus diselesaikan
dan masyarakat dalam menyelesaikan mestinya. secara litigasi dan non litigasi melalui
masalah perwakafan. Keinginan Kedua, permasalahan nazhir wakaf pendekatan sosiologis dan yuridis.
masyarakat untuk mencatatkan dan yang masih tradisional-konsumtif Penanganan sengketa wakaf tersebut
mendaftarkan harta benda wakaf ke yang dipengaruhi diantaranya oleh pada akhirnya dapat ditawarkan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pemahaman tentang wakaf dan solusi sebagai berikut.
(PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia rendahnya kualitas sumber daya Selengkapnya dapat lihat bagan:
(BWI), menjadi tolok ukur budaya manusia (SDM).
hukum wakaf telah berjalan. Ketiga, di dalam masyarakat Pengesahan (Itsbat) Wakaf
Meskipun demikian, dalam Indonesia masih terdapat pro-kontra Dalam hal terdapat wakaf
praktik, masih dijumpai berbagai pengalihan atau penukaran tanah tanah yang belum tercatat, tidak
sebab yang menimbulkan sengketa wakaf untuk tujuan produktif maupun memiliki akta ikrar wakaf dan belum

20 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017