Page 25 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

Profesionalisme Sertiϐikasi Hakim Wakaf
PPAIW dan Pengikisan Upaya pembinaan profesionalisme
Maladministrasi Wakaf tidak hanya pada PPAIW, namun bagi
“Diklat sertifikasi Pokok permasalahan di bidang para hakim yang menangani sengketa
wakaf salah satunya maladministrasi wakaf yaitu melalui serti ikasi hakim
hakim perkara atau pelanggaran administrasi wakaf. Pendidikan dan pelatihan
harta benda wakaf. Hal itu terjadi hakim bidang wakaf adalah sebuah
wakaf ke depan baik karena para wakif tidak mau keniscayaan, setelah lulus para hakim
mendaftarkan harta bendanya diberikan serti ikasi untuk menangani
juga diperlukan” pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sengketa perwakafan di Indonesia.

ataupun mencatatkannya pada Upaya tersebut layaknya serti ikasi
PPAIW Kecamatan setempat, dan hakim bidang ekonomi syariah yang
nazhir wakaf yang lalai memeriksa telah berjalan baik.
kelengkapan administrasi harta Berdasarkan Laporan Tahunan
wakaf oleh warga sebagai Penggugat benda wakaf. Akibatnya, prosedur MA 2016 lalu, Balitbangdiklat Kumdil
dari ahli waris wakif sebagai Tergugat. pelayanan masyarakat tidak tercapai. MA telah berhasil menyelenggarakan
Perkara tersebut berawal dari tanah PPAIW sebagai pejabat yang serti ikasi hakim ekonomi syariah,
wakaf dari salah seorang warga yang berwenang membuat Akta Ikrar dimungkinkan akan diadakan
dibangun masjid di atasnya. Harta Wakaf dan melaksanakan pendaftaran beberapa serti ikasi sejenis.
tersebut merupakan harta bersama serti ikat tanah wakaf seharusnya teliti Kemungkinan itu dapat berupa
wakif dengan isteri pertama dan dalam melaksanakan kewajibannya rencana diklat serti ikasi hakim wakaf
isteri kedua. Di dalam harta tersebut, sesuai dengan peraturan perundang- yang pesertanya direkrut dari hakim-
terdapat hak salah satu ahli waris yang undangan mengenai perwakafan hakim pengadilan agama/mahkamah
menjadi harta peninggalan dan belum tanah. Pemahaman pendaftaran tanah syar’iyah.
dibagi waris. Warga yang bertindak wakaf, seharusnya lebih ditingkatkan (M.Isna Wahyudi, Alimuddin, Rahmat Arijaya)
sebagai para Penggugat, selama ini pada PPAIW sebagai instrumen
memiliki kontribusi yang sangat besar penunjang untuk meminimalisir
terutama berkaitan dengan proses kelalaian pendaftaran tanah wakaf Daftar Bacaan
dan pembiayaan pembangunan dan harta benda wakaf lainnya.
fasilitas-fasilitas masjid tersebut Peraturan yang jelas dan rinci Abbasi, Muhammad Zubair, “The
mulai kegiatan pengurukan tanah terhadap sanksi administratif bagi Classical Islamic Law of Waqf: A
setinggi 1,5 (satu setengah) meter, PPAIW yang melakukan pelanggaran Concise Introduction,” dalam Arab
pembangunan tembok keliling, dalam pendaftaran harta benda Law Quarterly, volume 26, 2012,
pembangunan taman, hingga fasilitas wakaf adalah sebuah keniscayaan. hal. 121-153, diakses 22 Februari
tempat wudhu. Sinergi antara Pemerintah dan 2017, pukul 13:29:06 WITA. DOI:
10.1163/157302512X629124.
Setelah wakif meninggal, ahli BWI dalam melakukan pembinaan Asmuni, “Testimonium de Auditu: Telaah
waris dari wakif ternyata menarik dan pengawasan terhadap PPAIW, Perspektif Hukum Acara Perdata
kembali harta wakaf tersebut kelengkapan administrasi wakaf perlu dan Fiqh, “ dalam Jurnal Hukum dan
dengan alasan tidak terbayarnya dilakukan, termasuk audit secara Peradilan, Volume 3, Nomor 2, Juli
hutang wakif dan bercampurnya berkala terhadap harta benda wakaf, 2014, hal. 191-202.
harta warisan yang belum dibagi. dan menjatuhkan sanksi administratif Friedman, M. Lawrence, Teori Sistem
Akibatnya, warga berusaha meminta bagi PPAIW, petugas, dan nazhir yang Hukum, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.
kembali haknya atas masjid tersebut, melanggar peraturan. Siregar, Ibrahim, “Pembaruan Hukum
karena pada harta warisan tersebut Dengan demikian, upaya Perwakafan di Indonesia,” dalam
telah tercampur dengan harta jariyah pengikisan maladministrasi di jurnal Tsaqafah Vol. 8 Nomor 2,
dari Para Penggugat, yang bukan bidang wakaf ini, haruslah dilakukan Oktober 2012, hal. 273-294, https://
merupakan hak para ahli waris. menyeluruh oleh pemerintah, ejournal.unida.gontor.ac.id/index.
Pengadilan Agama/Mahkamah BWI, dan masyarakat dengan php/tsaqafah/article/view/25,
diakses 22 Februari 2017, pukul
Syar’iyah Semarang mengabulkan melaksanakan ketentuan UU Nomor 12:33:28 WITA.
gugatan warga melalui putusan 41/2004 dan PP Nomor 42 tahun Summa, Amin, Hukum Keluarga di Dunia
nomor 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. 2006 tersebut. Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 23