Page 26 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI
P. 26
TOKOH BICARA
H. M. Mardini
Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan
Nahdlatul Ulama (LWP NU)
Perlu Political Will untuk
Penyelesaian Masalah Wakaf
aat ini Lembaga Wakaf persoalan tersendiri, seperti ketika Terkait dengan permaslahan-
dan Pertanahan Nahdlatul nazir meninggal dunia, masyarakat permasalahan tersebut, ke depan
Ulama (LWP NU) tengah justeru mencari ahli waris wakif kiranya penyelesaian sengketa wakaf
Sberkonsentrasi untuk mendata untuk menentukan nazir baru. dapat diselesaikan sepenuhnya di
asset-asset wakaf, lalu diserti ikasi Padahal, manakala suatu harta sudah Pengadilan Agama. Kenyataannya
dan memikirkan pemberdayaannya diwaka kan, hubungan hukum dengan tidak sedikit masalah wakaf masuk
secara produktif. Kegiatan ini dimulai wakif dan ahli warisnya sudah tidak dan diproses di Pengadilan Negeri
dari Provinsi Jawa Timur, selain ada lagi. Persoalan lain berkaitan dengan alasan penyerobotan tanah
karena asset wakaf Nahdlatul Ulama dengan KUA selaku Pejabat Pembuat atau perbuatan melawan hukum.
di wilayah tersebut cukup besar, Akta Ikrar Wakaf. Penyimpanan yang Selain itu profesionalisme Pejabat
berbagai pihak seperti pemerintah tidak rapi seringkali menjadi kendala Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga perlu
daerah, kementerian agama, dan proses serti ikasi, seperti ketiadaan ditingkatkan, terutama sekali berkait
Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukti akta ikrar wakaf. dengan kepedulian sumber daya
sudah tune in dengan program ini. Untuk menyelesaikan manusia dan penataan penyimpanan
Dalam perjalanan memang banyak permasalahan tersebut, LWP NU akta. Jika tidak, bukan tidak mungkin
ditemukan permasalahan, seperti memang lebih mengedepankan ke depan, kewenangan membuat akta
tidak adanya akta ikrar wakaf dan negosiasi yang melibatkan pihak- ikrar wakaf juga diberikan kepada
gugatan ahli waris wakif setelah pihak yang menguasai harta benda notaris atas dasar kemampuan
harta benda wakaf diserti ikatkan. wakaf. Namun, ada pula yang akhirnya profesional.
Pemahaman masyarakat juga menjadi dipersoalkan sampai di pengadilan. ***
Perlu Payung Hukum
Itsbat Wakaf
Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Penulis Disertasi “Kompetensi Peradilan
Agama Dalam Perkara Itsbat Wakaf”, Universitas Islam Bandung, 2016.
erdasarkan data Kemenag sudah memiliki serti ikat wakaf. tanah wakaf hakikatnya milik Allah
RI tahun 2014, di Indonesia Dengan demikian 25% harta wakaf SWT yg harus dijaga dan digunakan
tersebar tanah wakaf belum memiliki serti ikat, sehingga seoptimal mungkin sesuai dengan
B359.462 lokasi dengan luas rentan menjadi sumber kon lik. tujuan wakaf. Dalam hal tidak ada
1.472.047.807 meter persegi. Dari Kepedulian terhadap tanah wakaf akte wakaf atau akte pengganti akte
jumlah tersebut 75% diantaranya merupakan tuntutan agama, karena ikrar wakaf perlu diberi kewenangan
24 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017
