Page 31 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

FENOMENAL

bahwa Rr. Fatimah pada saat di mengembalikan pengelolaan wakaf yang berkaitan dengan pewakaf yang
rumah sering berkomunikasi dengan sesuai dengan tujuan wakaf pewakaf. tidak cakap hukum.
orang yang ia sukai (termasuk para Alasan lain yang dijadikan dasar Dari uraian pertimbangan hukum
saksi). Fakta-fakta hukum di atas majelis kasasi untuk menolak majelis kasasi di atas nampak bahwa
dan keterangan saksi sama sekali adalah jika suatu harta benda sudah majelis hakim PTA Yogyakarta tidak
tidak dianalisa dengan cermat oleh diwaka kan oleh pewakaf, maka teliti dan tidak cermat dalam menilai
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. harta benda tersebut tidak ada alat bukti tertulis dan saksi-saksi
Di samping itu, majelis hakim ikatan hukum lagi dengan pewakaf, serta. Akibatnya, kesimpulan hukum
kasasi berpendapat bahwa ada sehingga pewakaf tidak mempuyai yang dirumuskan dalam putusan
beberapa fakta yang tidak jelas legal standing untuk mengajukan bandingnya dinilai salah.
dan tidak digali oleh judex facti. pembatalan ikrar wakaf sehingga Kesimpulan hukum PTA
Diantaranya adalah fakta pewakaf menurut majelis kasasi Termohon Yogyakarta dalam putusannya adalah
pernah menikah yang dibenarkan Kasasi/Penggugat masuk kategori pewakaf (wakif) tidak cakap hukum
baik oleh penggugat maupun tergugat, error in persona dalam bentuk pada saat mewaka kan hartanya
akan tetapi tidak ada kejelasan tentang diskualiϔikasi in person. sehingga akta ikrar wakaf dan semua
kapan waktu pernikahan pewakaf Pendapat majelis kasasi ini sesuai tindakan hukum pasca terbitnya akta
tersebut dilakukan dan juga tidak ada dengan ketentuan pasal 3 UU Nomor ikrar wakaf tersebut tidak mempuyai
kejelasan apakah perwakafan yang 41/2004 yang menegaskan bahwa kekuatan hukum.
dilakukan oleh pewakaf pada tahun wakaf yang telah diikrarkan tidak Kesimpulan hukum judex facti
1995 tersebut apakah pada saat dapat dibatalkan tersebut dinilai salah dan tidak tepat
Pewakaf masih ada suami atau setelah Menurut majelis kasasi, bila ada oleh judex jurist sehingga putusan PTA
menjanda atau sebelum menikah. pemalsuan atau rekayasa dalam Yogyakarta dibatalkan oleh majelis
Hal-hal tersebut tidak digali dan tidak proses pembuatan akta ikrar wakaf, kasasi.
tergambar dengan jelas. maka menjadi jalan yang tepat yang Menurut hukum perdata, setiap
Kejelasan tentang hal-hal tersebut bisa ditempuh oleh pewakaf adalah manusia mempunyai hak sejak
penting karena jika pewakaf bisa mengajukan tuntutan pidana tentang dalam kandungan (pasal 2 KUH
menikah maka pewakaf merupakan pemalsuan atau penipuan terhadap Perdata), namun tidak semua
orang yang cakap bertindak hukum nazhir dan atau pihak lain yang manusia mempunyai kewenangan
termasuk bertindak hukum untuk terlibat. dan kecakapan untuk melakukan
melakukan perwakafan. Oleh karena pertimbangan- perbuatan hukum.
Menurut majelis kasasi PTA pertimbangan hukum tersebut di Ada beberapa orang yang secara
Yogyakarta telah salah jika atas majelis hakim kasasi kemudian hukum dinyatakan “tidak cakap”
berpendapat bahwa Akta Ikrar Wakaf membatalkan putusan PTA untuk melakukan sendiri perbuatan
harus dinyatakan tidak berkekuatan Yogyakarta. hukum perjanjian, sebagaimana
hukum dengan alasan pewakaf adalah ketentuan pasal 1330 KUH Perdata,
seorang yang tidak cakap bertindak Analisis: wakif tidak diantaranya adalah orang-orang
hukum. cakap hukum (?)
Pendapat PTA Yogyakarta Pertimbangan hukum majelis
tersebut bertentangan dengan uraian hakim kasasi tentang kesalahan judex
dan fakta-fakta di atas khususnya facti (PTA Yogyakarta) dalam menilai “Putusan ini sekaligus
fakta tentang pemeriksaan dokter cakap hukum pewakaf (wakif) di menjadi contoh yang baik
dilakukan pada saat pewakaf berusia atas mengingatkan kepada setiap bahwa kasus sengketa
70 tahun, fakta keterangan saksi hakim untuk memahami dengan baik
pewakaf berkomunikasi dengan baik ketentuan subyek yang tidak cakap wakaf pada umumnya
dengan orang yang ia sukai dan fakta hukum dan hukum pengampuan itu kompleks dan
bahwa pewakaf pernah menikah. (curatele) dalam hukum perdata. mengharuskan hakim
Bila alasannya Nazhir salah dalam Tidak hanya itu, hakim juga harus menggunakan pendekatan
pengelolaannya, maka menurut teliti dan cermat dalam menilai dan
majelis kasasi tidak ada alasan untuk mempertimbangkan semua alat bukti interdisipliner.”
membatalkan wakaf, tetapi Nazhir- baik baik tertulis maupun saksi-saksi
nyalah yang seharusnya digugat untuk terutama terkait dengan bukti-bukti

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 29